Tenaga Medis Kritik Pedas Penanganan Corona di Surabaya, Pemkot Beri Klarifikasi Begini
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Seorang tenaga medis di salah satu RS Surabaya memberikan kritikan pedas perihal penanganan wabah di Ibu Kota Jatim tersebut. Pemkot Surabaya pun angkat bicara soal kritik yang disampaikan.

WowKeren - Belum lama ini media sosial dibuat heboh dengan utas Twitter buatan seorang tenaga medis yang mengaku bekerja di salah satu rumah sakit Surabaya. Terang-terangan pemilik akun mengkritik Pemerintah Kota Surabaya yang tak memberikan pelayanan terbaik dalam mengatasi wabah Corona.

Salah satu yang dikritiknya habis-habisan adalah perihal pengadaan alat pelindung diri (APD) yang diklaim tak terdistribusi merata. Bahkan menurutnya Pemkot Surabaya hanya memberikan bantuan berupa wedang jahe ketimbang yang benar-benar diperlukan tenaga medis.


Menanggapi hal tersebut, Pemkot Surabaya pun angkat bicara. Dalam klarifikasinya, Pemkot Surabaya yang diwakili M Fikser selaku Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya membantah dan memastikan pihaknya telah memberikan bantuan APD.

Menurut Fikser, sebanyak 82.651 buah APD telah didistribusikan kepada 50 rumah sakit rujukan dan non rujukan serta Labkesda. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memberikan bantuan berupa alat kesehatan lain seperti ventilator.

"Total ada 82.651 baju APD yang diberikan kepada 63 puskesmas, 50 RS rujukan dan non rujukan serta Labkesda," tutur Fikser di Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Rabu (27/5). "Selain itu, kami juga bantu masker bedah, masker N95, face shield, sepatu boots, gogle, sarung tangan, ventilator, dan berbagai peralatan medis lainnya ke rumah sakit-rumah sakit itu."

Fikser berani menjamin pihaknya telah memiliki data soal pembagian APD ke fasilitas kesehatan yang ada. Namun bagaimana distribusi di faskes yang dimaksud bukan lagi tanggung jawab Pemkot.

Selain itu, Fikser pun menyoroti kritikan yang diarahkan pada prosedur penanganan pasien Corona yang disebut tak efisien. Fikser secara tersirat mengaku heran dengan kritikan tersebut karena gugus tugas selalu terbuka dan siap menerima masukan.

"Jadi, kami sangat menyayangkan kalau itu disampaikan di media sosial karena akhirnya akan menimbulkan persepsi atau pemahaman yang keliru di masyarakat," kata Fikser. Ia pun menyarankan agar pemilik utas berkoordinasi langsung, bisa dengan Gugus Tugas maupun lewat perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya.

Untuk utas yang dimaksud bisa dilihat di sini. Namun belakangan pemilik utas pun telah memberikan klarifikasinya tentang beberapa hal yang ternyata kurang tepat.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts