Pihak Istana menegaskan jika Presiden Jokowi tidak pernah menggunakan kekuasaan baik secara ‘gelap’ dan ‘terang’ untuk menghancurkan demokrasi. Apa maksudnya?
- Ruth Meliana
- Rabu, 03 Juni 2020 - 19:45 WIB
WowKeren - Pihak Istana baru-baru ini angkat berbicara mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Isu ini dibahas setelah kehebohan pembubaran diskusi mahasiswa disertai sejumlah ancaman di Universitas Gajah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.
Dampak dari pembubaran diskusi tersebut, banyak pihak lantas mempertanyakan kebebasan berekspresi di Tanah Air yang dinilai semakin sulit. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian lantas menegaskan jika Presiden Joko Widodo tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk melumpuhkan demokrasi.
Donny menjelaskan jika kekuasaan ada dua macam, yakni terang dan gelap. Menurutnya, kekuasaan terang seperti pada masa Orde Baru dimana pemerintah membubarkan masyarakat yang berdiskusi dengan menerjunkan aparat keamanan.
Sedangkan kekuasaan gelap dijelaskan Donny lebih mematikan. Pasalnya, kekuasaan gelap biasa membubarkan masyarakat dengan cara melakukan teror, penculikan, hingga operasi intelijen hitam.
Donny lantas mengatakan jika pembubaran diskusi di UGM bukanlah tindakan dai pemerintah. Menurutnya, Jokowi selalu mendukung diskusi dan kebebasan masyarakat dalam mengkritisi pemerintahan selama ini. Ia menegaskan jika pemerintahan Jokowi di periode pertama maupun kedua tidak menggunakan kekuasaan secara eksesif untuk mematikan kebebasan berekspresi.
”Saya percaya pemerintah tidak melakukan cara cara hitam dan putih juga,” kata Donny saat diskusi 'Teror dalam ruang Demokrasi', Rabu (3/6). “Artinya tidak menggunakan kekuasaan gelap dan terang, untuk melumpuhkan demokrasi.”
”Diskusi semacam yang di UGM itu saya kira bukan satu-satunya, banyak, belum lagi media sosial,” sambungnya. “Tapi toh tidak ada satupun tindakan yang mematikan, membelenggu atau melumpuhkan kebebasan berekspresi tersebut, jadi saya tidak lihat ini indikator represif pemerintah terhadap demokrasi.”
Lebih lanjut Donny meyakini jika pembubaran diskusi tersebut terjadi akibat perbuatan kelompok sipil. Menurutnya, ada sejumlah kelompok sipil yang kerap menggunakan cara represif sebagai cara untuk membungkam opini masyarakat.
”Kalau demokrasi menurun kan variabelnya bukan hanya pemerintah, tapi juga ada kelompok kelompok civil yang melakukan kekerasan juga,” jelas Donny. “Horizontal violence, horizontal repression juga ada sebenarnya, jadi tidak hanya vertikal.”
(wk/lian)
