Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut jika kasus COVID-19 di ibu kota banyak disumbang dari lingkungan komunitas dan juga pekerja migran yang datang.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 14 Juli 2020 - 16:34 WIB
WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan darimana sebagian besar kasus positif COVID-19 berasal. Bukan dari rumah sakit, melainkan dari lingkungan komunitas.
Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti. "Itu lebih banyak di komunitas karena lebih banyak yang ditemui di active case finding daripada passive case finding," ujarnya dilansir Medcom, Selasa (14/7).
Selain lingkungan komunitas, kasus COVID-19 di ibu kota juga meningkat akibat adanya pekerja migran yang masuk ke Indonesia lewat Jakarta. Untuk itu, Pemprov akan terus melakukan penelusuran secara kombinasi.
Penelusuran kasus pasif dilakukan melalui pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Sedangkan penelusuran kasus aktif atau active case finding akan dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat ramai seperti komunitas.
Pihaknya akan terus memfokuskan pada tracing di tempat yang memiliki insiden rate tinggi. Tempat-tempat seperti ini berpotensi memunculkan klaster baru COVID-19. "Kami fokuskan pada tempat yang laju incident rate (IR) tinggi, ada klaster baru," ujar dia.
Sebelumnya, kasus corona di Jakarta dilaporkan kembali melonjak pada Minggu (12/7) lalu. Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kendati demikian, rencana ini rupanya tak luput dari kritikan. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengingatkan Anies jika memberlakukan kembali PSBB bukan hal yang mudah.
"Sekarang kan terbukti apa yang dia (Anies) katakan terkendali itu saya udah bantah, hati-hati jangan terlalu sesumbar. Nah, sekarang ini yang terjadi. Sekarang kalo sudah terjadi mau ngapain?" tegas Gilbert dilansir Detik, Senin (13/7). "Masa mau ditarik rem lagi, emangnya masyarakat mau? Nggak gampang lho."
Sebab menurutnya, untuk kembali menerapkan PSBB maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya terkait ketersediaan dana. PSBB memerlukan anggaran yang cukup besar. Sedangkan anggaran yang ada saat ini disinyalir tidak akan mencukupi.
(wk/zodi)
