WowKeren - Beberapa waktu lalu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 DKI Jakarta menuai sorotan. Hal ini tak lepas dari ketentuan PPDB itu sendiri yang menyertakan syarat usia minimal bagi calon siswa.

Rupanya dalam PPDB kali ini banyak siswa yang yang tidak lolos masuk ke sekolah negeri idaman mereka. Sedangkan di lain sisi, opsi masuk sekolah swasta bukanlah opsi yang mudah diambil oleh orang tua siswa. Pasalnya, biaya untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta cukup berat bagi sejumlah orang tua siswa.

Sebagai solusi akan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membantu pembiayaan siswa untuk masuk ke sekolah swasta. Hal ini berlaku untuk jenjang jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.

Bantuan ini diutamakan bagi siswa yang terdampak COVID-19 yang harus mendaftar di sekolah swasta. Untuk itu, Pemprov akan melakukan sinkronisasi data siswa PPDB dan bantuan sosial COVID-19. Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto menyebut cara ini dilakukan untuk memastikan jika bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah," kata Catur dalam rapat yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7). "Maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID-19. Mereka yang layak dan terdampak COVID-19 adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos."

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencocokkan nomor induk kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak COVID-19. Sebanyak 126.011 siswa tidak diterima dari total keseluruhan pendaftar PPDB yang berjumlah 232.653.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508," lanjut Catur. "Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta."

Adapun untuk ini Pemprov menganggarkan sekitar Rp 171 miliar. Bantuan akan diberikan untuk pembiayaan uang pangkal.