Ekonom senior Faisal Basri menyebut PT PLN (Persero) sedang berada di ujung tanduk. Hal ini disebabkan utang yang kian menumpuk, bahkan bila tak segera diatasi bisa jadi perusahaan listrik pelat merah itu akan kolaps.
- Nidya Putri
- Selasa, 28 Juli 2020 - 11:41 WIB
WowKeren - Ekonom senior Faisal Basri menyebut PLN sedang berada di ujung tanduk. Hal ini diketahuinya usai bertemu dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini pada Jumat (24/7) lalu.
“Saya kemarin baru kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar," ujar Faisal Basri saat Webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7). "Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN."
Perlu diketahui, PT PLN (Persero) memikul beban keuangan yang cukup berat seiring dengan semakin membengkaknya utang perseroan untuk membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 MW. Dalam rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI yang digelar pada Kamis (25/6) lalu, perusahaan pelat merah itu mengungkapkan utang perseroan hingga akhir tahun lalu mencapai hampir Rp 500 triliun.
Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan PLN tak memiliki dana sendiri untuk menggarap proyek 35.000 MW sehingga perseroan melakukan pinjaman kepada perbankan sebesar Rp 100 triliun per tahunnya.
Di sisi lain, masih ada piutang kompensasi tarif listrik senilai Rp 45,42 triliun belum juga dibayarkan oleh pemerintah. Belum lagi pada kuartal I/2020 PLN membukukan rugi hingga Rp 38,87 triliun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pada keberlangsungan usaha perusahaan setrum tersebut.
Namun, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai tekanan keuangan yang dihadapi PLN tersebut tak lantas membuat perseroan terancam bangkrut. Menurutnya, sebagai penyedia listrik negara, PLN akan tetap mendapatkan dukungan dana dari pemerintah.
Ia juga menilai bahwa besarnya utang PLN tersebut sebagai kewajaran. Hal ini disebabkan PLN memiliki tugas berat untuk menyediakan pasokan listrik hingga ke daerah-daerah terpencil yang tentunya membutuhkan biaya investasi yang besar.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika sejak 2015 lalu terjadi peningkatan utang PLN yang mencapai sekitar Rp 220 triliun. Namun, utang tersebut meningkat diikuti dengan peningkatan investasi perseroan yang mencapai sekitar Rp 420 triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua investasi PLN dibiayai oleh utang, tapi juga dari hasil usaha PLN. "Kalau dilihat dari peningkatan investasi dan utang PLN, rasionya itu sekitar 50 persen modal sendiri PLN. Jadi menurut saya tidak masalah," ujar Piter, Senin (27/7). "Kondisi keuangan PLN tidak seburuk itu terbukti dari para investor yang masih mau memberikan utang PLN. Kalau PLN begitu buruknya, investor enggak mau lagi."
Adapun berdasarkan laporan keuangan PLN kuartal I 2020, total utang PLN mencapai Rp 694,79 triliun yang terdiri atas utang jangka panjang mencapai Rp 537 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,79 triliun. Angka utang PLN pada Maret 2020 ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun pada Maret 2019, total utang PLN senilai Rp 568,97 triliun dimana terdiri atas utang jangka panjang Rp 411,81 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,16 triliun.
Piter tak memungkiri bahwa kondisi PLN saat ini cukup tertekan lantaran permintaan listrik berkurang akibat pandemi COVID-19, sehingga arus kas PLN jauh lebih kecil dibandingkan pada kondisi normal. Oleh karena itu, PLN dan pemerintah perlu bahu-membahu supaya permintaan listrik kembali naik sehingga PLN tidak terlalu merugi tahun ini. Pemerintah juga dinilai perlu segera membayarkan utangnya kepada PLN agar perseroan bisa memperbaiki likuiditasnya.
(wk/nidy)
