WowKeren - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat kritik dari sejumlah pihak. Usai menimbulkan kontroversi, sejumlah organisasi seperti PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun mundur dari program yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim tersebut.

Baru-baru ini, Nadiem menyampaikan permintaan maafnya kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI atas kisruh POP tersebut. Permintaan maaf tersebut diunggah dalam kanal YouTube Kemendikbud RI. Dalam keterangannya, Nadiem berharap ketiga organisasi terbesar itu dapat kembali bergabung dalam POP Kemendikbud.

PGRI sendiri telah menerima pernyataan maaf Nadiem. Mereka juga mengapresiasi Nadiem yang mau memahami dan mengevaluasi persoalan POP.

"Ketua Umum Pengurus Besar PGRI di Twitter, sudah menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Nadiem Makarim yang sudah belajar memahami dan mengevaluasi diri kementerian (Kemendikbud) terkait dengan persoalan dan permasalahan Organisasi Penggerak," jelas Ketua Pengurus Besar PGRI, Dudung Nurullah Koswara, Selasa (28/7). "Jadi kami mengapresiasi dengan apa yang disampaikan Mas Nadiem sebagai Menteri sebagai permohonan maaf."

Dudung mengatakan, sejak awal Nadiem ingin adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Kemendikbud dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan pendidikan Indonesia. "Jadi ini sesuatu yang bijak, beliau Mas Nadiem selalu berbicara bahwa era sekarang era kolaborasi, kalau bahasa Jawa era kulonuwun, era silaturahmi, bagaimana kementerian bersinergi dengan Muhammadiyah, bagimana kementerian bersinergi dengan NU dan PGRI sebelum program ini diterbitkan," ungkapnya.

Meski begitu, Dudung memastikan PGRI telah berkomitmen tak akan bergabung dalam POP di 2020. Mengingat saat ini, masyarakat Indonesia tengah menghadapi krisis pandemi virus corona.

"Kalau PGRI sudah resmi dalam surat keputusan di poin pertama, PGRI memohon kepada pemerintah di tahun 2020 ini program POP ditiadakan, karena alasannya POP ini tidak sense of crisis, karena kita sedang susah, bagimana orang tua susah mendapatkan pulsa, alat jaringan (untuk belajar siswa) tetapi tiba-tiba di kementerian ada kebijakan yang spektakuler (POP)," jelasnya. "Walaupun niatnya bagus tapi waktunya kurang tepat. Sehingga kami PGRI bulat, mulai dari pengurus besar, provinsi, kabupaten/kota menolak (POP), untuk tahun anggaran 2020 ditiadakan dulu."

Menurut Dudung anggaran POP di 2020 lebih baik digunakan untuk membantu proses belajar online siswa selama di rumah akibat pandemi virus corona. Ia ingin agar pelaksanaan POP menjadi lebih tepat sasaran.