TikTok Putuskan Pindah Kantor Usai Dituding Jadi Mata-Mata Tiongkok
Dunia

Rencana ByteDance ini bersamaan dengan konflik mereka dengan Amerika Serikat, yang mencurigai aplikasi media sosial itu digunakan sebagai alat mata-mata oleh pemerintah Tiongkok.

WowKeren - ByteDance selaku perusahaan pengembang TikTok, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi kantor mereka. Rencana ByteDance ini bersamaan dengan konflik mereka dengan Amerika Serikat, yang mencurigai aplikasi media sosial itu digunakan sebagai alat mata-mata oleh pemerintah Tiongkok.

"ByteDance berkomitmen menjadi perusahaan global. Menyikapi situasi saat ini, ByteDance sudah mengevaluasi kemungkinan mendirikan markas TikTok di luar Amerika Serikat, supaya bisa melayani pengguna global kami lebih baik lagi," kata juru bicara ByteDance dalam pernyataan resmi.

Di sisi lain, sebelumnya sejumlah senator Amerika Serikat dari Partai Republik khawatir jika aplikasi TikTok dapat digunakan Pemerintah Tiongkok untuk mencampuri proses pemilihan presiden AS pada November mendatang. Mereka meminta pemerintahan Presiden [c=Donald Trump untuk meninjau kemungkinan ancaman intervensi tersebut.

Dalam surat yang dikirim ke Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODHI), Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf, Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Christopher A. Wray, serta para senator Republik menyinggung tentang penyensoran yang dilakukan TikTok atas konten-konten sensitif di dalam platformnya.

"Kami sangat khawatir bahwa (Partai Komunis Tiongkok) dapat menggunakan kontrolnya atas TikTok untuk mengubah atau memanipulasi percakapan (politik) untuk menabur perselisihan di antara orang Amerika serta untuk mencapai hasil politik yang disukai," kata para senator Partai Republik.


Dalam surat tersebut, mereka juga bertanya apakah Tiongkok dapat memperkuat pandangan politik tertentu dan melakukan operasi pengaruh melalui TikTok. "Jika bukti intervensi Partai Komunis Tiongkok melalui TikTok muncul, apakah ByteDance (perusahaan pencipta TikTok) layak untuk disanksi?" tanya mereka.

Sementara itu, FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS belum memberikan komentar apapun terkait hal ini. Kendati demikian, TikTok telah menanggapi adanya surat yang ditulis para senator Republik.

Seorang juru bicara TikTok mengatakan meskipun platformnya tidak masuk untuk berita politik, namun mereka tetap berinvestasi secara proaktif untuk melindungi aplikasi. "TikTok sudah memiliki kebijakan ketat terhadap disinformasi dan kami tidak menerima iklan politik," ujarnya.

Keberadaan TikTok di AS memang berada di persimpangan menyusul kian memburuknya hubungan antara Beijing dan Washington. Pekan lalu, AS memutuskan menutup konsulat jenderal Tiongkok di Houston. Kemudian Tiongkok membalasnya dengan menutup konsulat AS di Chengdu pada 27 Juli lalu.

Bukan hanya itu, pegawai pemerintahan AS bahkan telah dilarang menggunakan aplikasi TikTok. Larangan ini diterbitkan karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi pengguna. Kebijakan "No TikTok on Government Devices Act" dari Senator Josh Hawley tersebut dilaporkan disahkan dengan suara bulat oleh Komite Senat AS.

Popularitas TikTok yang meluas di kalangan remaja Amerika mendorong pengawasan dari regulator dan anggota parlemen AS yang khawatir informasi pribadi mereka jatuh ke tangan pejabat pemerintah Tiongkok. Tahun lalu, TikTok mengatakan sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS berusia 16 hingga 24 tahun. Namun di bawah undang-undang Tiongkok yang diperkenalkan pada 2017, perusahaan memiliki kewajiban untuk mendukung dan bekerja sama dalam intelijen nasional negara tersebut.

(wk/luth)

You can share this post!

Related Posts