Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni menyebut pihaknya belum pernah diajak berdiskusi membahas keputusan untuk membuka kembali sekolah tatap muka di wilayah zona kuning
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 10 Agustus 2020 - 14:07 WIB
WowKeren - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk memberikan izin sekolah yang ada di zona kuning untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka. Sebelumnya, hanya zona hijau saja yang diperbolehkan.
Rupanya, keputusan ini belum pernah dibicarakan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kepada pihak DPR. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni.
"Dengan Komisi tidak pernah ada pembicaraan tentang ini," kata Ali dilansir CNN Indonesia, Senin (10/8). Sehingga ia pun menilai jika langkah Mendikbud untuk mengizinkan sekolah tatap muka di zona kuning sebagai langkah yang tergesa-gesa.
Langkah yang seakan terburu-buru ini justru mengindikasikan jika Kemendikbud gagap dalam merespons program pembelajaran pada masa pandemi. "Ini adalah sebuah reaksi dari kegagapan program pembelajaran pada masa pandemi oleh Kemendikbud," ujar Ali.
Ali mengakui jika kebijakan untuk membuka sekolah di zona kuning penularan virus corona dilakukan secara bersyarat. Yakni dengan adanya persetujuan dari pihak sekolah dan orang tua untuk memulai kembali kegiatan tatap muka.
Lebih jauh, Ali pun menyinggung soal kurikulum darurat besutan Mendikbud. Ia meminta agar kurikulum tersebut bisa menjadi solusi yang tepat dalam menjawab persoalan pembelajaran di tengah pandemi. "Supaya bisa maksimal dan terukur secara efektif kurikulum pembelajaran tersebut, sehingga menjadi solusi yang tepat," lanjut Ali.
Sementara itu, anggota Komisi X dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengingatkan Nadiem jika kondisi kesehatan, sosiologis dan psikologis di masing-masing daerah tidaklah sama. Sehingga keputusan untuk membuka sekolah tatap muka harus melalui kajian dalam tiga aspek tersebut.
"Wajar jika guru khawatir karena tidak semua sekolah di zona kuning dan hijau memiliki fasilitas protokol Covid yang memadai," kata Ledia. Sehingga jika memang merumuskan untuk membuka sekolah maka pemerintah harus mau membantu menyediakan sarana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan.
(wk/zodi)
