Ancaman Reshuffle Bergema Tanpa Aksi Konkret, Pengamat Sebut Jokowi Cuma Gimmick
Nasional
Ancaman Reshuffle Kabinet Jokowi

Presiden Joko Widodo sempat mengancam akan me-reshuffle Kabinet Indonesia Maju bila tak efektif bekerja menangani pandemi COVID-19, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut konkret.

WowKeren - Bulan Juli 2020 kemarin dunia maya digegerkan dengan video kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap jajaran menterinya. Dalam rapat terbatas yang diunggah di YouTube itu tampak Jokowi memarahi para menterinya bahkan sampai melontarkan ancaman reshuffle.

Namun hampir dua bulan setelahnya belum ada tindak lanjut konkret dari ancaman Jokowi tersebut. Karena itulah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut ancaman Jokowi sekadar gimmick.

Bahkan Burhanuddin menilai kredibilitas kemarahan Jokowi itu akan hilang bila tak diikuti dengan eksekusi reshuffle. Maksudnya publik tak akan lagi memercayai ancaman Jokowi.

"Lama kelamaan ketika Presiden Jokowi marah terkait dengan kinerja menterinya, publik tidak lagi mempertanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," ujar Burhanuddin, Kamis (20/8). "Artinya kemarahan itu makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti oleh aksi yang konkret."


Hal ini diperkuat dengan masih adanya beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja efektif namun dipertahankan di dalam kabinet. Seperti misalnya mayoritas publik yang menyoroti kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia.

Mayoritas responden survei tidak percaya pada kinerja Terawan dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga ingin agar sang menteri diganti. Namun kembali lagi, ujar Burhanuddin menegaskan, kewenangan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Sebenarnya soal ganti atau tidak ganti kalau ditanyakan ke pemilih atau opinion maker (survei) itu jawabannya sudah seterang dan sebenderang matahari terbit dari timur," terang Burhanuddin, seperti dilansir dari Kompas, Jumat (21/8). "Cuma masalahnya yang punya hak prerogatif kan Presiden."

Saat ini publik sudah memiliki penilaian tersendiri soal kinerja Terawan. Sehingga apabila Jokowi tetap bersikeras mempertahankan Terawan, publik bakal bertanya-tanya apa alasannya karena penggantian menteri merupakan hak sepenuhnya sang kepala negara.

"Kalau misalnya Presiden masih mempertahankan ya tentu pertanyaan wajib kita arahkan kepada Presiden," pungkas Burhanuddin. "Kenapa masih mempertahankan Pak Terawan."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts