Menurut Khofifah, setiap daerah memiliki ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya misalnya kondisi sosial, kultural, kepadatan penduduk hingga risiko penularan.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 14 September 2020 - 11:23 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika dirinya tidak akan menyusul langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya.
Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan metode 3T untuk menekan penyebaran virus corona. Menurut Khofifah, adalah hal yang wajar jika masing-masing daerah memiliki cara tersendiri untuk menangani pandemi di wilayahnya.
"Penanganan COVID-19 ini sangat menarik," kata Khofifah, Minggu (13/9). "Karena di setiap negara dan daerah terus belajar menemukan format yang sesuai dan efektif sesuai daerahnya masing-masing."
Misalnya untuk di Jatim, Khofiah menilai jika Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) lebih efektif diterapkan untuk menekan angka penularan kasus corona. "Alhamdulillah di Jatim intervensi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) terbukti lebih efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19," ujarnya seperti dilansir Suara Surabaya.
Menurut Khofifah, setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Masing-masing punya kondisi sosial, kultural, kepadatan penduduk, risiko penularan dan kapasitas kesehatan yang berbeda-beda.
Karantina lokal atau mikro lockdown telah dilakukan di lingkungan pondok pesantren di Magetan. PSBM ini dilakukan dengan mengunci pintu keluar masuk desa, testing masif dan karantina total selama 14 hari. Hasilnya, hingga kini tidak ada penyebaran COVID-19 di daerah tersebut.
PSBM juga diterapkan di Lapas Porong dan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Banyuwangi. Karena aktivitas warga dibatasi maka Pemprov Jatim pun menjamin kecukupan logistik dengan suplai makanan tiap hari.
"Jawa Timur saat ini juga telah memiliki 2.605 Kampung Tangguh," ujar Khofifah. "Ini merupakan salah satu social capital yang memungkinkan format PSBM dilakukan gotong royong dengan skala terkecil yang lebih efektif dan tertarget."
Lebih jauh, Khofifah mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk memperhatikan zonasi wilayah masing-masing melalui skala kecamatan dan kampung. Ia yakin cara ini bisa membuat upaya pembatasan lebih optimal dan tertarget.
(wk/zodi)
