WowKeren - Tidak seluruh penduduk Bahrain mendukung langkah pemerintah untuk meresmikan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebagian besar penduduk Bahrain termasuk tokoh oposisi negara tersebut justru menolak keputusan itu. Bahkan, mereka juga menyatakan pendapat melalui dunia maya.

Seperti yang diketahui, pada Jumat (11/9) lalu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengumumkan kesepakatan damai antara Israel dan Bahrain, menyusul perjanjian serupa dengan Uni Emirat Arab yang diteken pada Agustus lalu.

Kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat tersebut membuat banyak warga Bahrain geram. Bahkan warga Bahrain menjadi lebih vokal dibandingkan warga Uni Emirat Arab (UEA) dalam menanggapi kesepakatan normalisasi dengan Israel. Padahal, tidak seperti UEA, di Bahrain, kebebasan berpendapat amat dikekang.

Dilansir dari CNN, salah satu protes atas normalisasi ini datang dari Maryam al-Khawaja, anak dari aktivis hak asasi manusia Abdulhadi al-Khawaja. Ia menyatakan, "mayoritas rakyat Bahrain selalu menentang penindasan, pendudukan dan apartheid terhadap orang-orang #Palestina".

Sedangkan mantan anggota parlemen, Ali al-Aswad, menyebut keputusan normalisasi itu sebagai hari berkabung dalam sejarah Bahrain. "Anda akan diingatkan oleh sejarah atas dukungan Anda (terhadap) kolonialisme dan penjajahan," katanya.

Lalu ada pula Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, yang mengatakan kesepakatan itu merupakan langkah bersejarah untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Namun, pemerintah Palestina dan Hamas mengutuk kesepakatan itu sebagai "menikam dari belakang".

Sementara partai oposisi al-Wefaq menyebut kesepakatan itu sebagai "pengkhianatan total terhadap Islam dan Arabisme dan penyimpangan dari konsensus Islam, Arab, dan nasional".

Pada Sabtu (12/9) lalu, warga Palestina di Gaza menentang keputusan itu dengan membakar foto-foto para pemimpin Bahrain, UEA, dan Israel. "Kami harus melawan virus normalisasi dan memblokir semua jalurnya sebelum berhasil, untuk mencegah penyebarannya," kata Pejabat Hamas, Maher al-Holy.

Baik Iran dan Turki turut mengkritik Bahrain atas kesepakatan itu dengan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina. "Mulai sekarang para penguasa Bahrain akan menjadi mitra kejahatan rezim Zionis sebagai ancaman terus-menerus terhadap keamanan kawasan dan dunia Islam," kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh stasiun televisi pemerintah.

Di sisi lain, Bahrain setuju untuk meresmikan kesepakatan normalisasi dengan Israel dalam upacara di Gedung Putih pada 15 September mendatang. Diketahui, di hari tersebut Uni Emirat Arab juga akan menghadiri upacara serupa untuk meresmikan kesepakatan damai dengan Israel yang sudah tercapai sejak pertengahan Agustus lalu.