Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran.
- Luthfiatun Nisa
- Jumat, 18 September 2020 - 11:40 WIB
WowKeren - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, bersikeras mengatakan bahwa AS telah secara resmi memulai proses untuk memberlakukan kembali sanksi internasional ke Iran meskipun usulan tersebut ditolak oleh Dewan Keamanan PBB.
Pompeo mengatakan jika seorang anggota Dewan Keamanan PBB memperkenalkan resolusi untuk melanjutkan keringanan sanksi terhadap Iran di bawah perjanjian nuklir 2015 yang dibuat Teheran dengan kekuatan dunia, maka AS akan menentangnya. "Jika tidak ada resolusi yang diperkenalkan, sanksi terhadap Iran akan tetap berlaku pada 20 September. Begitulah cara kerja UNSCR 2231," kata Pompeo.
Sebagaimana diberitakan sebelaumnya, Amerika Serikat pada Rabu (16/9) berencana menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar embargo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran. Menurut Washington, sanksi kepada Iran akan tetap berlaku, alih-alih berakhir pada Oktober seperti yang disepakati dalam perjanjian nuklir 2015.
Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela dan Iran, Elliott Abrams, mengatakan Washington dapat menolak siapa pun untuk masuk ke pasar AS jika mereka berdagang senjata dengan Iran. Washington juga mengatakan akan kembali menerapkan semua sanksi PBB terhadap Iran yang akan berlaku akhir pekan ini.
"Ya, dalam banyak hal, dan kami akan mengeluarkan beberapa pengumuman selama akhir pekan dan lebih banyak pengumuman pada Senin dan kemudian hari-hari berikutnya minggu depan," kata Abrams.
Namun, pihak-pihak lain dalam kesepakatan nuklir, yakni Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman dan Rusia, serta sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB menganggap AS tidak dapat memberlakukan kembali sanksi PBB.
"Ini seperti menarik pelatuk dan tidak ada pelurunya," kata seorang diplomat senior dari negara anggota Dewan Keamanan PBB. "Tidak akan ada snapback, sanksi akan tetap ditangguhkan, JCPOA (kesepakatan nuklir) akan tetap berlaku."
Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara resmi menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran. Duta Besar Indonesia untuk PBB yang menjadi Presiden DK PBB, Dian Triansyah Djani, mengumumkan hal tersebut sebagai tanggapan atas permintaan Rusia dan Tiongkok untuk mengungkapkan hasil jajak pendapat tentang pandangan ke-15 anggota dewan tentang usulan AS.
Pada akhir pertemuan virtual di Timur Tengah pada Agustus, Djani mengatakan kepada anggota bahwa tidak ada kesepakatan umum di antara anggota dewan. "Setelah menghubungi anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, bagi saya jelas bahwa ada satu anggota yang memiliki posisi tertentu dalam masalah tersebut, sementara ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan bertentangan," ujar Djani.
Semua anggota dewan kecuali Republik Dominika, menyatakan kepada presiden DK PBB bahwa tindakan pemerintah AS adalah ilegal karena Presiden AS, Donald Trump, menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2018. Hanya Republik Dominika yang mendukung keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi tersebut.
(wk/luth)
