Menurut sistem analisis Drone Emprit, ada tiga kelompok narasi yang berkembang di Twitter terkait isu Pilkada 2020 di tengah pandemi. Mereka adalah golongan kontra, netral, dan yang pro.
- Nidya Putri
- Rabu, 23 September 2020 - 11:55 WIB
WowKeren - Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di tengah pandemi corona (COVID-19). Tentunya keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak.
Presiden Joko Widodo sendiri bahkan tetap bergeming dan menolak untuk menunda Pilkada 2020. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, salah satu keputusan untuk terus melanjutkan Pilkada pada 9 Desember 2020 tersebut didasari oleh hak konstitusional rakyat.
Argumen Jokowi yang disampaikan Mahfud kurang lebih sama seperti yang disampaikan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, yang menyebut bahwa tak ada negara yang tahu kapan pandemi corona bakal selesai.
"Alasan-alasan yang disampaikan Bapak Presiden. Satu, untuk jamin hak konstitusional rakyat, untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang diatur di dalam UU," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (22/9). "Jika Pilkada ditunda sampai bencana COVID-19 selesai, maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa pastikan kapan COVID-19 selesai."
Sejak Fadjroel mengumumkan bahwa Presiden Jokowi menolak Pilkada 2020 ditunda pada Senin (21/9), topik ini kemudian menjadi topik panas di media sosial. Menurut catatan Drone Emprit, sejumlah netizen menilai bahwa Pilkada mestinya ditunda. Namun, tak sedikit netizen yang terang-terangan untuk menyatakan golput dan hendak memboikot Pilkada 2020, jika dilakukan pada Desember nanti.
Menurut founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, kelompok yang kontra dengan pelaksanaan Pilkada 2020 tak hanya berisi orang yang menjadi oposisi pemerintah saat ini. Kelompok kontra ini juga didominasi netizen, tokoh hingga ormas.
"Jadi, di (data) SNA (Social Network Analysis) + hastag itu, kalau yang kontra itu dari kubu siapa saja," ungkap Ismail dilansir Kumparan, Rabu (23/9). "Itu orang macam-macam kan. Ada orang yang dari oposisi, ada dokter, ada media, terus kemudian ada dari organisasi, NU, Muhammadiyah, terus kemudian ada Azyumardi Azra, itu dia intelektual, akhirnya bersatu. Jadi, itu kalau dilihat bukan oposisi lagi, tapi sudah publik. Satu suara mereka. Publik satu suara."
Setidaknya, Drone Emprit menemukan tiga kelompok narasi yang berkembang di Twitter terkait isu Pilkada 2020 di tengah pandemi. Ketiga kelompok itu terdiri dari golongan kontra, netral, dan yang pro Pilkada 2020.
Di bagian kelompok yang kontra, Drone Emprit menemukan bahwa orang yang biasanya tak menjadi oposisi pemerintah, seperti dr. Tompi, masuk menjadi orang yang menolak Pilkada 2020 diselenggarakan pada Desember mendatang.
Drone Emprit juga menemukan kalau kelompok ini berisi percakapan yang natural dan orisinil karena tak ada hastag yang mendominasi. Artinya, narasi kontra ini dibuat oleh orang sungguhan.
"Coba lihat most retweeted, ada yang pakai hastag gak? Enggak ada kan? Enggak ada hastag yang dimainkan. Enggak ada," kata Ismail. "Kalau publik mah enggak pakai hastag bersama. Itu menunjukkan kalau mereka orisinil dengan pendapatnya masing-masing. Mereka enggak dikoordinir. Jadi lebih natural."
Pada kelompok netral, Drone Emprit menemukan kalau kategori ini diisi oleh akun kepolisian. Kelompok ini netral karena hanya berisi edukasi mengenai protokol kesehatan, baik jika Pilkada 2020 bakal diselenggarakan sesuai jadwal atau tidak.
Percakapan kelompook ini kurang berinteraksi dengan publik. Namun, karena interaksi di kelompoknya sendiri cukup intens, posisi kelompok ini masuk ke dalam radar tren Twitter yang dianalisis Drone Emprit.
Kelompok terakhi, adalah kelompok yang pro dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang paling kecil pengaruhnya. Kelompok ini terkoordinasi dengan tagar #PilkadaLanjutProtokolKetat. Berbeda dengan akun yang mengedukasi protokol kesehatan, ategori yang terakhir ini punya posisi untuk mendukung terselenggaranya Pilkada.
(wk/nidy)
