Fadli Zon telah meminta maaf tak bisa mencegah pengesahan UU Ciptaker. Sayang, pernyataannya itu justru dianggap sebagai pencitraan saja. Bagaimana reaksinya tanggapi tudingan itu?
- Ruth Meliana
- Kamis, 08 Oktober 2020 - 12:31 WIB
WowKeren - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon telah meminta maaf kepada masyarakat karena merasa gagal dalam mencegah pengesahan RUU Ciptaker. Sontak Fadli justru dituduh sedang melakukan pencitraan saja.
Bagaimana tidak, Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menyetujui RUU Ciptaker sehingga akhirnya lolos dan dapat disahkan menjadi undang-undang. UU Ciptaker sendiri mendapatkan dukungan penuh dari 7 fraksi, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP.
Fadli Zon lantas angkat berbicara setelah dirinya mendapatkan serangan dan dianggap hanya melakukan pencitraan saja. Ia dengan santai menjawab jika setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berbicara, termasuk dirinya.
Mengenai permohonan maafnya, Fadli menegaskan jika dirinya bersungguh-sungguh. Pasalnya, ia menilai jika pengesahan RUU Ciptaker sama sekali tidak memiliki urgensi dan terkesan dibuat diam-diam secepat kilat.
”Ya santai saja, orang kita punya hak untuk berbicara. Saya memang tidak melihat bahwa ini punya urgensi gitu,” kata Fadli seperti dilansir dari Detik, Rabu (7/10). “Dengan apalagi dibuat secepat kilat seperti itu.”
Lebih lanjut Fadli mengaku jika dirinya menjadi sasaran protes begitu UU Cipta Kerja sah. Oleh sebab itu sebagai wakil rakyat, ia meminta maaf karena tidak bisa mencegah pengesahan tersebut.
”Loh memang saya harus minta maaf, saya banyak diprotes kok,” ungkap Fadli. “Ya macem-macem (protesnya), banyak masyarakat yang protes baik di sosial media maupun melalui WhatsApp gitu. Baik kepada saya, maupun kepada partai, maupun kepada fraksi. Ya saya kira itu bagian dinamika politik ya.”
Mantan Wakil Ketua DPR 2014-2019 ini turut mengkritik cepatnya proses pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, DPR dan pemerintah terlalu gegabah dalam mengesahkan pasal yang sudah dianggap kontroversial tersebut.
”Kalau saya lihat sih memang itu UU sebesar dan sebanyak itu, dan kemudian direncanakan tadinya tanggal 8 (Oktober),” kata Fadli. “Kemudian tiba-tiba dimajukan tanggal 5 (Oktober), bagaimana cara kita mau memberikan masukan itu.”
”Saya saja baru tahu akan ada paripurna itu jam 2 siang. Terus nggak tahu apa-apa, tidak pegang naskahnya pun sebagai anggota DPR,” sambungnya. “Saya kira terlalu gegabah gituloh, harusnya tetap dengan jadwal awal, tetap menerima masuk-masukan, aspirasi dari masyarakat gitu.”
(wk/lian)
