Umat Muslim Prancis Sebut Presiden Macron Sebabkan Teror Islamofobia
Reuters
Dunia

Dilaporkan bahwa saat ini situasi Muslim di Eropa sedang memburuk. Macron dituding sedang mencoba mengatasi kebijakan dalam dan luar negeri dengan mengkambinghitamkan Islam dan Muslim.

WowKeren - Umat Muslim di Prancis mengatakan Presiden Emmanuel Macron telah memecah belah negara dengan pernyataan kontroversial tentang Islam yang telah dia lontarkan dalam beberapa pekan terakhir. Tak hanya itu, disebutkan pula bahwa teror Islamofobia mulai bermunculan di negara tersebut.

Pada 2 Oktober lalu, Macron mengumumkan rencana kontroversial untuk mengatasi apa yang disebutnya separatisme Islam di Prancis. Sang Presiden juga mengklaim bahwa agama Islam berada dalam krisis di seluruh dunia dan berjanji untuk membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing.

Kemudian pada pekan lalu, dia membela majalah Charlie Hebdo yang merilis karikatur Nabi Muhammad, dengan menyebutnya sebagai kebebasan berpendapat. Begitu pula setelah pembunuhan brutal guru sekolah menengah Samuel Paty, yang menunjukkan karikatur provokatif itu di kelas kelasnya.

Menurut Enes Bayrakli, seorang peneliti di Yayasan Riset Politik Ekonomi dan Sosial (SETA) yang berbasis di Turki, Macron sedang mencoba untuk mengatasi kesengsaraan kebijakan dalam dan luar negerinya dengan mengkambinghitamkan Islam dan Muslim. Bayrakli, yang juga salah satu editor European Islamophobia Report, mengatakan bahwa situasi Muslim di Eropa sedang memburuk.

"Saya melihat tanda-tanda gelombang teror Islamofobia di Eropa," kata Bayrakli, mengutip munculnya jaringan sayap kanan di seluruh penjuru Eropa.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun terakhir memang telah terjadi lonjakan serangan teroris sayap kanan di negara-negara Barat. Menurut Indeks Terorisme Global 2019, serangan sayap kanan membengkak 320 persen selama lima tahun terakhir di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Oseania.

Pada 22 Juli 2011, teroris sayap kanan Norwegia Anders Breivik membunuh delapan orang dalam pemboman di Oslo dan menembak mati 69 lainnya di sebuah kamp pemuda di pulau Utoya. Pada 15 Maret 2019, Brenton Tarrant, seorang supremasi kulit putih Australia, membunuh 51 Muslim yang sedang bersiap melaksanakan sholat Jumat di Christchurch, Selandia Baru.

Sementara itu, pada 19 Februari 2020, seorang ekstremis sayap kanan Jerman menyerang dua kafe Turki di Kota Hanau, Jerman barat, menewaskan sembilan orang yang latar belakang migran. Permusuhan terhadap Muslim di Prancis meningkat secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir.


Kasus terbaru terjadi pada pekan lalu, di mana dua wanita Muslim berjilbab ditikam berulang kali di taman di bawah Menara Eiffel, di mana penyerang meneriakkan hinaan seperti "orang Arab kotor". Bayrakli mengatakan inilah yang diharapkan oleh kelompok teroris seperti Daesh/ISIS dari Eropa.

"Mereka ingin Eropa memasuki gelombang kekerasan. Politisi Eropa juga masuk ke permainan ini karena kalkulasi politik yang murah," ujarnya. "Apa yang kita lihat adalah intervensi agama oleh negara. Ini sebenarnya bertentangan dengan sekularisme. Sebuah negara seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal agama dan perdebatan teologis."

Di tengah ketegangan antara pemerintah dan Muslim Prancis, Macron pada Senin (26/10) mengunggah foto di Twitter dan menuliskan kalimat, "Kita adalah satu".

Menanggapi cuitan Macron tersebut, Yasser Louati yang merupakan kepala Komite Keadilan dan Kebebasan untuk Semua, menyebut pernyataan itu sebagai lelucon dan menuding presiden mengecualikan warga negara Muslim.

"Bagaimana kita bisa beralih dari Prancis yang dirayakan oleh dunia Muslim atau Arab karena penolakannya untuk bergabung dengan Amerika dalam menghancurkan Irak pada tahun 2003 ke Prancis hari ini yang diboikot di bawah Emmanuel Macron?" kata Louati dalam sebuah wawancara.

Dia menambahkan, Macron kurang memahami kebijakan luar negeri. "Arogansi dia tidak hanya memecah belah penduduk Prancis tapi juga membawa mereka ke dalam krisis," tambah aktivis HAM itu.

Sementara Farid Hafez, seorang ilmuwan politik dan dosen di Universitas Salzburg Austria, menggambarkan langkah Macron sebagai manifestasi diskriminasi berdasarkan hukum.

"Macron mengikuti strateginya untuk menciptakan identitas Muslim Prancis yang pertama-tama tidak terlihat dan kedua tidak berbahaya secara politik, tidak mempertanyakan status quo kebijakan diskriminatif Prancis terhadap populasi Muslimnya," ungkapnya.

(wk/luth)

You can share this post!

Related Posts