WowKeren - Mayoritas pemilih Muslim di Amerika Serikat diketahui menjatuhkan pilihan mereka kepada kandidat presiden AS terpilih dari Partai Demokrat, Joe Biden. Hal tersebut lantaran mereka berharap Biden akan memenuhi janji-janji yang ia sampaikan kepada komunitas Muslim pada masa kampanye lalu.

Kini, para umat Muslim di Amerika Serikat pun menagih janji Biden, mengingat kandidat dari Partai Demokrat tersebut dinyatakan memenangkan pilpres AS. Hal tersebut diserukan oleh Council on American-Islamic Relations (CAIR). CAIR sendiri merupakan organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS.

"Presiden terpilih Biden telah berjanji untuk mengakhiri Muslim ban pada hari pertamanya menjabat, melibatkan Muslim di setiap tingkat pemerintahannya, serta mengatasi masalah diskriminasi rasial dan agama," kata Direktur Eksekutif Nasional the Council on American-Islamic Relations (CAIR), Nihad Awad.

Menurut Nihad, mereka berencana untuk bergabung dengan para pemimpin dan organisasi Muslim Amerika lainnya untuk memastikan bahwa pemerintahan Biden memenuhi janji-janji tersebut. Mereka juga berencana untuk terus mengawasi pemerintahan Biden-Harris.

Hal serupa diserukan oleh Sara Dean, seorang aktivis Muslim dari South Bay, Los Angeles, yang mengaku menantikan janji Biden untuk melibatkan Muslim dalam pemerintahannya nanti. "Saya di antara optimistis secara hati-hati dan meragukan (janji tersebut)," kata Sara Deen dilansir Los Angeles Times.

Janji tersebut disampaikan Biden saat siaran pidato dalam program meraup sejuta pemilih yang dilancarkan LSM Muslim AS, Emgage. Menurut Deen, banyak Muslim yang tahun ini memilih merujuk janji-janji tersebut.

Sebelumnya, Biden menjanjikan pencabutan Muslim Ban dalam pesan kampanye pada komunitas Muslim yang disampaikan pada Oktober lalu. "Pada hari pertama, saya akan mengakhiri larangan Muslim inkonstitusional yang diberlakukan Trump," kata Biden dalam pidato kampanyenya kala itu.

Seperti yang diketahui, di bawah pemerintahan Donald Trump, AS memang membatasi kedatangan dari tujuh negara mayoritas Muslim seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari pada 2017. Meskipun ada tuntutan hukum, Mahkamah Agung mengukuhkan larangan tersebut pada 2018.

Larangan itu dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan atas perintah eksekutif dan pernyataan presiden. Akan tetapi, tuntutan hukum dari kaum konservatif dapat menunda proses tersebut.

Di sisi lain, survei CAIR menunjukkan, sebanyak 84 persen Muslim yang memiliki hak pilih menyalurkan pilihan tahun ini. Jumlah ini jauh lebih banyak sekitar 60 persen dibanding tahun lalu. Survei yang diikuti responden dari 844 kepala keluarga itu juga menunjukkan bahwa 69 persen responden memilih Biden-Harris.

Disebutkan pula bahwa ada banyak tokoh Muslim AS yang tak sekadar menginginkan posisi di kabinet atau jajaran administrasi. Mereka ingin lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan di level nasional. Pada Oktober lalu, Biden juga berjanji mendorong politisi membuat undang-undang guna memerangi meningkatnya jumlah kejahatan rasial di AS. Biden mengatakan, komunitas Muslim adalah yang pertama merasakan serangan Donald Trump terhadap komunitas kulit hitam dan cokelat di negara itu.