Tak terima rencana reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 batal digelar, Ketua Umum FPI serta Ketua Umum PA 212 pun memberi peringatan ini kepada pemerintah RI.
- Nidya Putri
- Rabu, 18 November 2020 - 10:23 WIB
WowKeren - Rencana reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang bakal digelar di Monas pada 2 Desember 2020 mendatang akhirnya batal lantaran tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Diketahui, penolakan tersebut datang dari kepolisian dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tidak turunnya izin ini pun ternyata terkait arahan dari Gubernur Anies Baswedan. Kepala UPK Monas, Muhammad Isa Sarnuri, menyatakan Gubernur Anies telah menginstruksikan agar setiap kegiatan yang berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19 ditiadakan. "Sesuai arahan Gubernur Jakarta masih dalam kondisi wabah dan guna mengendalikan penyebaran COVID-19," ujar Isa dalam siaran pers PPID Jakarta. "Sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan membuat kerumunan dilarang."
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif pun meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang aktivitas pilkada 2020 yang menimbulkan kerumunan. Hal ini terdapat dalam siaran persnya yang beredar pada Selasa (17/11).
Dalam siaran pers itu awalnya dijelaskan bahwa reuni 212 ditunda karena tak mendapatkan izin penyelenggaraan di Monas. "Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 DITUNDA untuk sementara. Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka REUNI 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama, dan PA 212.
Sebelumnya diketahui jika polisi telah mengusut pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Habib Rizieq saat menggelar acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan putrinya. Polisi bahkan memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Namun, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menilai polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Shihab. Padahal masih banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan namun tidak ditindak.
Salah satunya adalah kerumunan Pilkada, kemudian mencontohkan kerumunan yang terjadi saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon walikota Solo. "Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," kata Aziz.
(wk/nidy)
