Tiongkok menawarkan dukungan dari segi finansial maupun kebijakan kepada pasangan muda untuk memiliki lebih banyak anak sebagai bagian dari rencana lima tahunan periode 2021-2025
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 23 November 2020 - 13:34 WIB
WowKeren - Negara berpenduduk paling padat di dunia, Tiongkok, telah memutuskan untuk tak lagi membatasi angka kelahiran di negaranya. Keputusan ini berdasarkan kondisi peningkatan populasi penduduk yang memasuki usia tua.
Kebijakan itu merupakan bagian dari rencana lima tahunan untuk periode 2021-2025. Hal itu sebagaimana dilaporkan oleh media pemerintah pada Senin (23/11). "Kebijakan penduduk yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja dan struktur penduduk," kata Yuan Xin, Wakil Presiden Asosiasi Penduduk Tiongkok seperti dilansir dari Reuters.
Untuk itu pemerintah Tiongkok akan menawarkan dukungan dari segi finansial maupun kebijakan kepada pasangan muda untuk memiliki lebih banyak anak. Kebijakan ini tentu saja bertolak belakang pada yang terjadi beberapa dekade silam.
Pada 1978 lalu, Tiongkok memperkenalkan "kebijakan satu anak" yang cukup kontroversial. Kebijakan ini berangkat dari alasan untuk mengurangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat kala itu dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan.
Hingga pada akhirnya negara yang memiliki populasi 1,4 miliar jiwa ini pada tahun 2016 memutuskan untuk melonggarkan kebijakan tersebut. Pemerintah mengizinkan pasangan untuk memiliki anak kedua dalam upaya untuk mengatasi peningkatan pesat pada orang tua serta angkatan kerja yang semakin berkurang.
Namun para ahli mengatakan jika untuk saat ini semua batasan harus dihapus sepenuhnya. Pasalnya, populasi yang berusia 60 atau lebih mencapai 254 juta pada akhir tahun lalu, terhitung 18,1 persen dari populasi. Jika tidak ada tindakan dari pemerintah maka diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 300 juta pada tahun 2025 dan 400 juta pada tahun 2035.
Sehingga hal ini justru akan memberikan tekanan besar pada kesehatan negara dan sistem perawatan sosial. Dilansir dari Legal Daily yang mengutip pakar pemerintah, kebijakan yang ditujukan untuk menekan pertumbuhan penduduk harus diganti dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan.
(wk/zodi)
