Menurut Kadisdik Pemprov DKI Nahdiana pihaknya telah menelusuri dan meminta konfirmasi kepada kepala sekolah terkait dan juga guru yang membuat soal ujian tersebut.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 12 Desember 2020 - 16:05 WIB
WowKeren - Beredar tangkapan layar soal ujian SMP Negeri di DKI Jakarta yang menyebutkan nama Gubernur Anies Baswedan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pemprov DKI pun mengakui bahwa soal ujian tersebut dibuat oleh sekolah di wilayahnya.
"Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam. Walaupun demikian, Anies tidak pernah marah. Perilaku Anies merupakan contoh..." demikian bunyi soal ujian tersebut. Adapun soal tersebut berbentuk pilihan ganda. Pilihan jawaban pertama adalah pemaaf, pilihan kedua adalah istiqomah, pilihan ketiga sabar, dan pilihan terakhir adalah ikhlas.
Dinas Pendidikan Pemprov DKI lantas meminta guru dan sekolah untuk tidak membuat soal ujian dengan menggunakan nama pejabat atau tokoh politik. Pasalnya, hal tersebut berpotensi melanggar kewajiban netralitas pegawai negeri.
"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu dan telah mengarahkan Guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi," ujar Kadisdik DKI Nahdiana melansir CNN Indonesia pada Sabtu (12/12). "Karena, hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas terhadap posisi ASN."
Menurut Nahdiana, pihaknya telah menelusuri dan meminta konfirmasi kepada kepala sekolah terkait dan juga guru yang membuat soal ujian tersebut. Pihak sekolah menyatakan bahwa soal ujian tersebut dibuat untuk menguji pembentukan karakter, integritas, kesabaran dan rasa tanggung jawab siswa.
Nahdiana sendiri mengakui bahwa ada kesamaan nama dalam soal ujian dengan nama kedua pejabat dan tokoh politik Indonesia. Namun, pihak sekolah disebut tidak bermaksud mendukung ataupun mencemarkan nama baik orang yang tertulis dalam soal ujian itu.
"Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada para ASN," pungkas Nahdiana. "Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menjaga netralitas ASN sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang baik."
(wk/Bert)
