Warga AS Bakal Dapat Bantuan Rp 8,5 Juta Per Orang di Masa Pandemi Corona
Dunia
Pandemi Virus Corona

Pada April 2020 lalu, AS telah memberikan BLT sebesar USD 1.200 atau lebih dari Rp 18 juta per orang. Bantuan tersebut diberikan kepada warga AS yang memiliki pendapatan kurang dari USD 75 ribu (Rp 1,2 miliar) per tahun.

WowKeren - Kongres Amerika Serikat (AS) akhirnya menyetujui paket bantuan di masa pandemi virus corona (COVID-19) senilai sekitar USD 900 miliar atau setara Rp 12.744 triliun. Bantuan tersebut termasuk untuk bisnis dan program pengangguran.

"Akhirnya, kami memiliki terobosan bipartisan yang dibutuhkan negara," tutur Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, pada Minggu (20/12). Paket bantuan ini akan mencakup bantuan langsung tunai (BLT) individu sebesar USD 600 atau setara Rp 8,5 juta untuk warga AS, tambahan USD 300 atau setara Rp 4,25 juta dalam asuransi pengangguran, hingga perpanjangan moratorium penggusuran bagi penyewa untuk waktu yang tidak ditentukan.

Bantuan ini disetujui usai negosiasi alot antara Kongres Republik dan Demokrat yang berjalan selama berbulan-bulan. Adapun banyak anggota parlemen yang mengakui bahwa kebijakan ini tidak akan cukup untuk membantu semua orang AS yang menderita akibat pandemi tahun ini.

"Ekonomi kita berada di lubang yang sangat, sangat, sangat dalam," tutur Senator Chuck Schumer dilansir CNBC, Minggu (20/12). "Masih banyak yang harus dilakukan."


Nantinya, bantuan ini bisa memakan waktu berminggu-munggu untuk sampai ke tangan penerima yang membutuhkan. Bantuan tersebut juga dinilai terlalu kecil dan terlalu terlambat bagi banyak orang.

Agar RUU ini menjadi Undang-Undang, DPR AS dan Senat harus mengesahkan UU tersebut dan diteken oleh Presiden Donald Trump. Kongres AS direncanakan untuk berdebat memberikan suara terhadap kebijakan tersebut pada Senin (21/12).

Sebagai informasi, pada April 2020 lalu, AS telah memberikan BLT sebesar USD 1.200 atau lebih dari Rp 18 juta per orang. Bantuan tersebut diberikan kepada warga AS yang memiliki pendapatan kurang dari USD 75 ribu (Rp 1,2 miliar) per tahun.

Di sisi lain, versi terbaru RUU ini tidak termasuk bantuan untuk pemerintah negara bagian dan lokal yang diinginkan oleh Partai Demokrat. Perlindungan kewajiban untuk bisnis yang diinginkan oleh Partai Republik juga tidak termuat dalam RUU ini. Tim bipartisan menyusun RUU tersendiri untuk kedua ketentuan tersebut.

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts