Selama ini kedelai tidak masuk dalam komoditas berlabel lartas alias pelarangan dan pembatasan. Sehingga impor kedelai bisa masuk kapan saja dan berapa pun banyaknya
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 04 Januari 2021 - 09:59 WIB
WowKeren - Indonesia tengah menghadapi persoalan terkait ketersediaan kedelai. Kedelai merupakan bahan baku pembuatan tahu dan tempe yang seakan sudah menjadi menu khas bagi masyarakat Indonesia.
Kekinian, diketahui jika harga kedelai terus melambung hingga dikeluhkan oleh para produsen tahu dan tempe. Usut punya usut, selama ini Indonesia rupanya masih bergantung pada impor untuk pemenuhan kebutuhan akan kedelai.
Sehingga ketika harga kedelai global mengalami kenaikan maka produsen dalam negeri pun juga akan terkena imbasnya. Kasubdit Kedelai Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Mulyono mengatakan jika pemerintah memang tak bisa banyak menahan arus impor kedelai.
Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan. Selama ini kedelai tidak masuk dalam komoditas berlabel lartas alias pelarangan dan pembatasan. Sehingga impor kedelai bisa masuk kapan saja dan berapa pun banyaknya.
"Importasi kedelai termasuk komoditas non-Lartas berarti bebas masuk kapan saja dan berapa pun volumenya," kata Mulyono dilansir Detik, Senin (4/1). "Dan tidak melalui rekomendasi Kementan."
Sementara itu di dalam Indonesia sendiri kondisi untuk memenuhi kebutuhan kedelai dari dalam negeri juga tidak memungkinkan. Pasalnya, petani kedelai makin berkurang jumlahnya. Hal ini berkaitan dengan harga jual panen di tingkat petani yang sangat rendah. Alhasil, banyak petani kedelai yang lebih memilih untuk menanam dan memproduksi komoditas lainnya, yang lebih menguntungkan.
"Hambatannya, saat ini minat petani untuk menanam kedelai semakin berkurang. Hal ini dikarenakan harga jual panen di tingkat petani sangat rendah," ujar Mulyono. "Sehingga petani beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan."
Lebih jauh, Mulyono mengusulkan agar kedelai masuk ke dalam komoditas berlabel lartas alias pelarangan dan pembatasan. "Perlu pengendalian impor melalui kebijakan dari non lartas menjadi lartas," ungkapnya.
(wk/zodi)
