Langkah Berani Pemerintah PSBB Jawa-Bali: Korbankan Ekonomi 1 Kuartal
Nasional
PSBB Corona

Kasus virus corona terus meroket hingga rumah sakit overload, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan PSBB di Jawa dan Bali. Ini dampak ekonominya menurut ahli.

WowKeren - Pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jawa dan Bali. Kebijakan ini diterapkan setelah lonjakan kasus virus corona semakin tak terkendali dan menyebabkan penuhnya tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) bagi pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Tanah Air.

Tentunya, kebijakan pemerintah itu terkesan berani karena harus bersiap mengalami dampak ekonomi yang semakin parah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai PSBB di Jawa dan Bali mempengaruhi ekonomi pada kuartal I 2021.

Yusuf memprediksi ekonomi domestik masih minus pada tiga bulan pertama tahun ini. Kendati demikian, ia sepenuhnya mendukung keputusan pemerintah karena dinilai akan menekan laju penyebaran virus corona.

"Jadi kalau dipaksakan tetap beraktivitas normal dengan kedisiplinan yang rendah, khawatirnya yang dikorbankan justru ekonomi satu tahun penuh," ungkap Yusuf seperti dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (6/1). "Kalau ini mungkin yang dikorbankan ekonomi satu kuartal."



Lebih lanjut Yusuf memuji kebijakan pemerintah. Pasalnya, perekonomian Indonesia tidak akan bisa bangkit selama kasus virus corona terus melesat. Apalagi, lonjakan kasus COVID-19 akan berimbas pada banyak kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

"Kalau berlarut-larut sampai Maret 2021, Mei 2021, maka akan berdampak pada pertumbuhan satu tahun," jelas Yusuf. "Selama kasus meningkat, itu pasti akan menghambat proses (pemulihan)."

Pemerintah juga disarankan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan vaksinasi COVID-19 yang memang dijadwalkan akan dilakukan mulai 14 Januari mendatang. Dengan adanya PSBB di Jawa dan Bali, maka pemerintah tidak perlu memaksakan proses penyuntikan vaksin yang masih belum memiliki izin edar.

"Vaksin jangan dipaksakan untuk bisa segera keluar izinnya, tapi padahal tidak dilakukan secara layak," saran Yusuf. "Jadi ini berikan kesempatan untuk pemerintah bisa fokus, dari uji laboratorium sampai distribusi."

(wk/lian)


You can share this post!


Related Posts