Ahli kesehatan sampai epidemiolog menyoroti PPKM Jawa-Bali yang dianggap terlambat serta pelaksanaan yang hanya 'besar' di nama, yakni cuma di 23 kota alih-alih kedua pulau sekaligus.
- Elvariza Opita
- Selasa, 02 Februari 2021 - 11:48 WIB
WowKeren - Awal pekan ini Indonesia dibuat ramai dengan kekecewaan Presiden Joko Widodo atas pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Jokowi menilai pelaksanaan PPKM "jilid pertama" pada 11-25 Januari 2021 kemarin tidak efektif dalam mengendalikan penyebaran virus.
Kekinian para pakar pun berlomba-lomba membeberkan "cela" di balik pelaksanaan PPKM tersebut. Seperti misalnya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang menilai PPKM hanya "besar" di namanya saja, lantaran disebut dilangsungkan di Jawa dan Bali padahal kenyataannya hanya di 23 kota di pulau tersebut.
"PPKM dikira seluas Jawa-Bali, tapi hanya diberlakukan di 23 kota," beber Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan, Senin (1/2). "DKI Jakarta saja sudah lima kota hitungannya."
Karena itulah, Ede mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam menerapkan PPKM agar laju penularan COVID-19 bisa ditekan. Sehingga alih-alih PPKM, Ede malah menyarankan pemerintah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"PSBB diterapkan mau akhir pekan, sepanjang pekan enggak apa-apa," tegas Ede, dilansir dari Republika, Selasa (2/2). "Karena jangan sampai ada yang bergentayangan tidak jelas."
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, juga ikut memberikan pendapatnya soal pelaksanaan PPKM. Bukan lagi tak efektif, Dicky juga tegas menilai PPKM yang dilaksanakan mulai 11 Januari 2021 itu terlambat setahun karena angka kasus positif yang sudah jauh meningkat.
"Kebijakan PPKM ini memang sejak awal tidak tepat untuk Pulau Jawa dan Bali," terang Dicky, seperti dilansir dari Kompas TV. "Karena kebijakan ini sebetulnya kalau mau dilakukan, ya di awal Mei 2020 lalu."
Malah seharusnya pemerintah melakukan PSBB skala mikro alias di tengah komunitas yang lebih kecil. Sebab pelaksanaan PPKM skala besar seperti saat ini di Pulau Jawa tidak efektif.
"Jadi lebih tepatnya bentuk PSBB dalam skala mikro atau skala komunitas yang kecil. Karena pada saat itu permasalahannya belum sebesar saat ini," tutur Dicky. "Sehingga, kalau dilakukan pada saat ini, tidak sebanding dengan permasalahan yang kita hadapi. Terutama Pulau Jawa ini yang menjadi episentrum untuk Indonesia."
(wk/elva)
