Diketahui, nama Moeldoko terseret dalam isu kudeta ini usai disebut oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, dan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 02 Februari 2021 - 12:01 WIB
WowKeren - Isu pengambilalihan alias kudeta kepemimpinan Partai Demokrat kini tengah panas diperbincangkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, lantas menepis isu bahwa dirinya sempat merestui Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Diketahui, nama Moeldoko terseret dalam isu kudeta ini usai disebut oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, dan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Mahfud pun mengaku kaget mendengar isu dirinya merestui Moeldoko mengkudeta Partai Demokrat.
"Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," tulis Mahfud di akun Twitter pribadinya pada Selasa (2/2). "Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui."
Lebih lanjut, Mahfud menilai bahwa kepemimpinan partai besar seperti Demokrat tidak akan mudah diambil alih pihak tertentu. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, yang paling penting adalah kekompakan pihak internal Partai Demokrat sendiri.
"Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu," lanjut Mahfud. "Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid."
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa berdasarkan kesaksian dan BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat dan daerah, mereka dipertemukan dengan Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara inkonstitusional. Tujuannya adalah untuk kepentingan terkait calon Presiden 2024.
"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky. Apa yang dilakukan Moeldoko disebut Herzaky sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.
(wk/Bert)
