Panglima militer tertinggi Myanmar turun tangan untuk menghentikan demonstrasi yang terus meluas di negeri itu atas perbuatan militer yang menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
- Nidya Putri
- Selasa, 09 Februari 2021 - 10:31 WIB
WowKeren - Kudeta militer Myanmar sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Pasalnya, sang pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint berakhir ditahan.
Para warga Myanmar pun pada akhirnya turun ke jalan untuk menggelar aksi protes terhadap kudeta tersebut. Bahkan para dokter dan tenaga medis melakukan aksi mogok kerja demi menyerukan protesnya.
Panglima militer tertinggi Myanmar akhirnya turun untuk mengehntikan demonstrasi yang terus meluas di negeri itu. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam pidato perdananya di televisi, mengumumkan aturan darurat militer di seluruh wilayah negeri itu. Ini termasuk Yagon, Mandalay dan sejumlah daerah lain yang menjadi kantong protes.
Pertemuan lebih dari lima orang dilarang. Jam malam juga diberlakukan dari pukul 20.00 hingga 04.00 pagi.
Ming Aung Hlaing pun bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang.
Langkah militer tersebut sejalan dengan konstitusi. Meski demikian, ia menjanjikan pemerintahan junta kali ini akan berbeda dari sebelumnya. "Setelah tugas masa darurat selesai, pemilihan umum multi partai yang bebas dan adil akan diselenggarakan sesuai konstitusi," ujarnya dikutip dari AFP, Selasa (9/2). "Partai pemenang akan dialihkan tugas negara sesuai dengan standar demokrasi."
Pengunjuk rasa juga akan ditindak jika tetap melakukan protes. Mereka bisa dianggap membahayakan stabilitas negara.
"Tindakan akan diambil sesuai hukum, dengan langkah yang efektif, terhadap pelanggar yang mengganggu, mencegah dan menghancurkan stabilitas negara, keamanan public dan supremasi hukum," bunyi pernyataan militer sebagai mana diberitakan media setempat MRTV.
Sementara itu, pengamat politik Myanmar Ronan Lee menilai militer '"tuli" pada frustasi dan kemarahan masyarakat. Demo setidaknya telah terjadi seminggu di Myanmar. "Ratusan ribu bahkan jutaan orang telah memprotes tentang kudeta tersebut. Dan, tanggapan Min Aung Hlaing secara mengejutkan tampaknya hanya menyalahkan pemerintah yang dipilih secara demokratis," jelasnya.
(wk/nidy)
