Pihak KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membahas nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 25 Mei 2021 - 10:23 WIB
WowKeren - Nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) akan ditentukan pada Selasa (25/5) hari ini. Pihak KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan membahas nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya pada hari ini.
"(Hari ini) akan diadakan pertemuan dengan BKN dan Kemenpan-RB serta pihak terkait lainnya untuk membahas tindak lanjut alih tugas pegawai KPK menjadi ASN," tutur Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa. "Sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo."
Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Kantor BKN. "Benar jam 09.00 WIB pertemuan. Di kantor BKN," jelas Tjahjo dalam keterangan tertulisnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta agar TWK tak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Menurutnya, hasil tes tersebut harusnya dijadikan masukan untuk memperbaiki lembaga anti rasuah tersebut.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri juga telah menyatakan pihaknya tak pernah berpikir untuk memecat 75 pegawai tak lulus TWK tersebut. "Mungkin ada yang bertanya adik-adik saya yang 75. Kami ingin pastikan, sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat," tutur Fili dalam keterangan pers pada Kamis (20/5) lalu.
Namun demikian, 75 pegawai KPK telah melapor ke Komnas HAM terkait TWK tersebut. Mereka melapor ke Komnas HAM terkait dengan dugaan pelanggaran HAM dalam tes alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM, Choirul Anam, pun mengaku akan memimpin tim pengusut dugaan adanya pelanggaran HAM dalam tes tersebut. Tak hanya itu, Anam juga "menyentil" Presiden Jokowi, yakni agar sang kepala negara mendukung kinerja tim tersebut.
"Presiden kami minta supaya juga memerintahkan kepada semua pihak, termasuk para menteri ketika dimintai keterangan terkait kasus ini oleh Komnas HAM diminta mau kooperatif," tutur Anam di Gedung Komnas HAM, Senin (24/5).
(wk/Bert)
