Belakangan wacana presiden 3 periode muncul kembali, tak hanya itu adanya relawan Jokowi-Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 juga mencuat. Hal ini membuat politikus hingga pakar hukum turut memberikan tanggapan.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 21 Juni 2021 - 10:45 WIB
WowKeren - Belakangan ini, kabar duet antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 santer terdengar. Padahal, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih jauh.
Wacana Jokowi menjabat selama tiga periode itu tentunya memunculkan sebuah pro dan kontra dari masyarakat. Berdasarkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang sikap publik terhadap amandemen presidensialisme, sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan wacana tersebut.
Banyak dari mereka yang menilai bahwa wacana presiden tiga periode itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak perlu diubah. "Sebanyak 74 persen menyatakan masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan, hanya 13 persen menyatakan harus diubah," tutur Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando, Minggu (20/6).
Wacana presiden tiga periode dan adanya dukungan relawan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 turut menjadi perhatian para tokoh politik seperti Herzaky Mahendra Putra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Herzaky mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki dua sosok tersebut. Bahkan ia menyebut kontestasi politik antara keduanya pernah memunculkan polarisasi di masyarakat.
Menurut Herzaky, jika hanya Jokowi-Prabowo yang didukung, maka Indonesia tidak memiliki kemajuan. "Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata, seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik," tegasnya.
Herzaky mengaku heran dan bingung dengan wacana tersebut dan duet Jokowi-Prabowo, karena menurutnya ada nama-nama lain yang dinilai kompeten dan calon pemimpin terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Adapun nama-nama tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan lainnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mempertanyakan asal usul mencuatnya wacana presiden 3 periode. Ia mencurigai bahwa wacana tersebut merupakan imajinasi politik dari para oknum.
"Jadi dari mana (wacana presiden) tiga periode ini? ujar Bivitri dalam diskusi daring, Minggu (20/6). "Apakah kita ingin kembali mengubah lagi ke yang dulu? Saya kira tidak. Jangan-jangan tiga periode saat ini imajinasi politik dari orang-orang yang entah apa maksud dan tujuannya."
(wk/tiar)
