Indonesia gagal mempertahankan statusnya sebagai 'negara berpenghasilan menengah atas' menurut Bank Dunia. KSP pun membeberkan alasan di balik fakta ini.
- Elvariza Opita
- Kamis, 08 Juli 2021 - 00:06 WIB
WowKeren - Perekonomian Indonesia sempat begitu menanjak sampai menjadi negara berpenghasilan menengah atas pada 2020 lalu. Namun status ini gagal dipertahankan sesuai dengan pengelompokan yang dilakukan Bank Dunia pada 1 Juli 2021.
GNI per kapita penduduk Indonesia tahun 2020 rupanya tercatat di angka USD3.870, merosot dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD4.050. Karena itulah, Indonesia kini dikembalikan ke status negara menengah bawah.
Namun fakta ini sepertinya diterima dengan legawa oleh pemerintah. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bahkan telah menyiapkan alasan di balik merosotnya performa perkembangan perekonomian Tanah Air, yang tentu saja adalah imbas dari pandemi COVID-19.
"Memang penyebabnya pandemi COVID-19. Kalau tidak ada pandemi, pertumbuhan kita 2020 pasti positif," jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Edy Priyono, kepada Detik Finance, Rabu (7/7). "Nilai tukar juga lebih stabil, sehingga pendapatan per kapita dalam USD juga naik."
Ia mencontohkan pendapatan Indonesia yang sampai minus 2,07 persen pada 2020 lalu. Kemudian nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga rata-rata turun 2,66 persen dibandingkan tahun 2019.
"Dua hal itu yang membuat Bank Dunia menghitung bahwa pendapatan per kapita Indonesia 2020 dalam USD turun menjadi USD3.870," sambung Edy. Padahal basis minimal GNI per kapita untuk negara menengah atas, alias status yang diraih Indonesia tahun lalu, lebih dari angka tersebut.
"Per definisi, kita keluar lagi dari kelompok upper middle income ke lower middle income," katanya. "Karena pendapatan per kapita kurang dari USD4.066 yang menjadi batas bawah upper middle income country."
Edy tak menampik bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya memukul dari segi kesehatan tetapi juga perekonomian. Bahkan di tengah berbagai pembatasan ketat yang harus dilakukan, masyarakat bawah lah yang mengalami dampak terbesar, yang untungnya menurut Edy sudah diantisipasi pemerintah.
"Yang dilakukan pemerintah adalah melindungi kelompok terbawah dan menengah-bawah melalui berbagai program perlindungan sosial," tutur Edy. Memang ada beberapa program perlindungan yang kembali berjalan seperti bantuan sosial hingga Kartu Pra Kerja.
(wk/elva)
