Kemendikbudristek berencana menggelar asesmen nasional pada September-Oktober 2021 mendatang, terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 30 Juli 2021 - 12:40 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diminta untuk membatalkan penyelenggaraan asesmen nasional selama masa pandemi COVID-19. Permintaan ini disampaikan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), salah satunya karena masih ada ketimpangan digital.
"Faktanya sebanyak 20,1 persen siswa dan 22,8 persen guru tak memiliki perangkat TIK, seperti gawai, komputer dan laptop selama pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ungkap anggota Dewan Pakar P2G, Suparno Sastro, Kamis (29/7).
Menurut Suparno, adanya asesmen nasional sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dapat menambah ketimpangan menjadi disriminasi baru bagi peserta didik. Mengingat asesmen nasional harus dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
Namun di lapangan, masih ada sekitar 120 ribu Sekolah Dasar (SD) yang belum memiliki perangkat komputer minimal 15 paket. 46 ribu sekolah bahkan sama sekali tidak memiliki akses internet, atau bahkan aliran listrik. Terlebih juga ada beberapa wilayah yang memiliki kualitas sinyal internet buruk.
Kemendikbudristek dan pemerintah daerah sendiri dinilai perlu fokus pada pembenahan digitalisasi sekolah terlebih dahulu. "P2G berharap ada grand strategy dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi dan menanggulangi semua ini. Jangan sampai berakibat pada bencana demografi yang kita tanggung nanti," lanjutnya.
Sebagai informasi, Kemendikbudristek berencana menggelar asesmen nasional pada September-Oktober 2021 mendatang. Komponen asemen nasional ini akan terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbudristek Anindito Aditomo sudah sempat menjelaskan bahwa hasil tiga kompenan asesmen nasional tersebut akan disampaikan kepada sekolah dan Pemda sebagai bahan evaluasi diri. Hasil tersebut juga akan digunakan sebagai perencanaan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.
Menurut Anindito, Kemendikbudristek di tingkat pusat sudah hampir selesai menyiapkan asesmen nasional tersebut. "Tidak ada konsekuensi diberikan terhadap peserta AN," jelas Anindito.
Namun Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menilai Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar tak akan bisa memotret ekosistem sekolah secara otentik. Menurutnya, guru dan peserta didik akan mengisi survei tersebut dengan jawaban yang positif sehingga sekolah mereka dilabeli baik bahkan sangat baik oleh Kemendikbudristek.
"Survei Lingkungan Belajar dan Survei Karakter tidak akan memotret secara komprehensif dan otentik ekosistem sekolah. Sepanjang metode yang digunakan Kemdikbudristek itu-itu saja," ujarnya.
(wk/Bert)
