Sebelumnya, junta militer telah membentuk pemerintahan sementara usai pemimpin terpilih membatalkan hasil pemilu yang memenangkannya. Hal ini lantas mengundang perhatian dari Amerika Serikat (AS).
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 03 Agustus 2021 - 16:51 WIB
WowKeren - Pada Minggu (1/8), Junta militer Myanmar mendirikan pemerintahan sementara usai kudeta yang dilakukannya. Pemimpin junta militer yakni Min Aung Hlaing dipilih sebagai Perdana Menteri (PM) Pemerintahan sementara. Padahal, pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi telah membatalkan hasil pesta demokrasi yang memenangkannya itu.
Mengetahui hal tersebut, Amerika Serikat (AS) lantas menuding bahwa para jenderal militer Myanmar bermain-main dengan waktu untuk mengatasi kericuhan di negaranya akibat kudeta. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken pun mendesak Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk segera meningkatkan upaya dalam menyelesaikan kekacauan politik di Myanmar yang dipicu oleh perebutan kekuasaan.
Desakan itu disampaikan Blinken pada saat menghadiri acara pembicaraan dengan para Menlu dari ASEAN secara virtual. Pada pertemuan puncak April lalu, junta militer telah menyepakati rencana lima poin untuk mengatasi situasi yang memburuk di Myanmar. Termasuk mengakhiri kekerasan dan penunjukkan utusan khusus untuk memimpin inisiatif diplomatik.
Akan tetapi, seolah tak menghiraukan perjanjian tersebut, junta militer malah terus melakukan tindakan keras. Kemudian, Min Aung malah mengumumkan bahwa junta militer secara sepihak memperpanjang status darurat militer dan menunda pemilihan umum. Pejabat senior AS meminta para anggota negara ASEAN untuk meningkatkan tekanan kepada junta militer agar melaksanakan lima poin yang telah disepakatinya pada April lalu.
Lebih lanjut, Min Aung mengatakan bahwa status darurat militer itu akan tetap diberlakukan hingga Agustus 2023. Sehingga membuat pemilu terlambat digelar selama satu tahun dari yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini semakin membuat AS menekan dan mendesak anggota ASEAN untu segera mengambil tindakan atas sikap dari pimpinan junta militer itu.
"Pengumuman itu merupakan seruan bagi ASEAN untuk meningkatkan upayanya karena jelas bahwa junta militer hanya mengulur waktu dan ingin terus memperpanjang kalender demi keuntungannya sendiri," tutur Pejabat Senior AS. "Semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam hal ini dan memenuhi serta menjunjung tinggi ketentuan konsensus lima poin yang juga ditandatangani Myanmar."
(wk/tiar)
