Jenderal Min Aung Hlaing ditetapkan sebagai Perdana Menteri Myanmar pemerintahan sementara yang diumumkan Minggu (1/8) kemarin. Jenderal Min berjanji menggelar Pemilu untuk Myanmar pada Agustus 2023.
- Elvariza Opita
- Senin, 02 Agustus 2021 - 10:54 WIB
WowKeren - Stabilitas politik di Myanmar memang belum terjaga setelah junta militer mengkudeta Aung San Suu Kyi dan kubu demokrasi. Militer menuding kubu Suu Kyi sudah melakukan kecurangan dalam Pemilu, bahkan baru-baru ini membatalkan hasil pesta demokrasi tersebut.
Kini Konsil Administrasi Negara, alias kelompok pemerintah darurat yang terbentuk setelah militer melakukan kudeta, mendeklarasikan berdirinya pemerintahan sementara. Diumumkan pada Minggu (1/8) kemarin, Myanmar mengumumkan Jenderal junta militer Min Aung Hlaing sebagai Perdana Menteri Myanmar.
Min Aung Hlaing sebelumnya juga menjabat sebagai salah satu anggota Konsil Administrasi Negara. Dan dalam pernyataan perdananya sejak ditetapkan sebagai Perdana Menteri pemerintahan sementara Myanmar, Min Aung Hlaing mengungkap negara tersebut siap menggelar pemilu di Semester II-2023.
Min Aung Hlaing menyampaikan, konstitusi Myanmar mengizinkan negara menetapkan status darurat selama 2 kali 6 bulan, lalu ditambah dengan setengah tahun lagi untuk preparasi. Baru setelahnya pemilihan umum akan digelar, yang dipastikan Min Aung Hlaing, akan menekankan unsur demokrasi.
"Konstitusi Negara membatasi durasi status darurat. Jika tugas yang dimaksud (dalam status darurat) tidak bisa diraih dalam jangka waktu setahun masa darurat, maka hanya dibolehkan melakukan perpanjangan maksimal 2 kali lagi dengan durasi masing-masing selama 6 bulan," tutur Min Aung Hlaing, dikutip dari CGTN, Senin (2/8).
"Selama waktu itu, kami harus melakukan apa yang harus dilakukan," imbuhnya. "Jadi kami akan mengambil waktu selama 6 bulan sebelum Agustus 2023 untuk mempersiapkan pemilu, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan."
Min Aung Hlaing juga menegaskan Myanmar siap untuk bekerja sama dengan ASEAN. "Termasuk berdialog dengan satuan khusus ASEAN di Myanmar," sambung Min Aung Hlaing, merujuk pada satuan khusus bentukan ASEAN untuk menjembatani antara junta militer dan lawan politiknya.
"Saya jamin akan membentuk negara berdasarkan demokrasi dan federalisme," lanjutnya menegaskan. Meski demikian, sampai saat ini masyarakat Myanmar menilai Min Aung Hlain dan pasukan militernya bertindak diktator, dibuktikan dengan banyaknya rakyat sipil yang meregang nyawa akibat tindak represif yang dilakukan.
(wk/elva)
