Lewat Instruksi Gubernur yang diteken pekan lalu, Anies Baswedan meminta agar Formula E bisa diselenggarakan pada Juni 2022. Kini terungkap alasan Anies 'mengotot' soal agenda tersebut.
- Elvariza Opita
- Selasa, 10 Agustus 2021 - 13:13 WIB
WowKeren - Pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta terus simpang siur karena pandemi COVID-19. Namun saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa Formula E diselenggarakan pada Juni 2022.
Tak pelak keputusan Anies memicu pertanyaan, apakah ini terkait dengan alasan politik mengingat sang gubernur akan mengakhiri masa jabatannya tahun depan? Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan mengapa Formula E dikejar untuk terselenggara Juni 2022.
Rupanya hal ini terkait dengan hari ulang tahun DKI Jakarta yang jatuh pada bulan Juni. "Ya kan ulang tahun Jakarta bulan Juni ya," kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (9/8).
"Nanti kita tunggu keputusan dari sana, JakPro dan Dinas Olahraga yang berkoordinasi dengan pihak Formula E," sambung Ariza, dikutip pada Selasa (10/8). Ariza pun berharap agar target baru dari Anies ini bisa terlaksana mengingat Formula E sudah mundur dari jadwal semula yakni tahun 2020, yang tentu saja karena wabah COVID-19.
"Formula E insya Allah dilaksanakan di tahun 2022 kita berharap bisa di bulan Juni kita tunggu saja," tutur Ariza. "Ya tidak kan harusnya 2020, tapi karena ada COVID, mundur 2021, mundur 2022."
Perihal Anies yang meminta agar Formula E bisa terselenggara Juni 2022 tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021. Dalam beleid tersebut, sang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar jajarannya menyelesaikan isu-isu prioritas daerah tahun 2021-2022 yang total berjumlah 28 butir.
"Melaksanakan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 dengan tugas memastikan tercapainya isu prioritas daerah tahun 2021-2022," tulis Anies dalam Ingub-nya yang diteken Rabu (4/8) pekan lalu. "Isu Formula E, target keluaran terselenggaranya lomba Formula E, target waktu Juni 2022."
Ingub tersebut ditujukan untuk Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga diinstruksikan memimpin dan mengendalikan penyelesaian isu-isu prioritas tersebut, sekaligus menjadi penanggung jawab agar isu tersebut terselesaikan. "Melaporkan ketercapaian Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur setiap 2 (dua) minggu," sambung Anies dalam beleidnya.
(wk/elva)
