WowKeren - Hong Kong telah mencatat penurunan populasi yang sangat signifikan. Penurunan tercatat di angka hampir 90.000 orang dalam satu tahun.

Angka ini diumumkan pada Kamis (12/8). Jumlah ini menunjukkan bahwa populasi Hong Kong telah menurun sebesar 1,2 persen selama setahun terakhir. Yang mana, angka ini merupakan penurunan paling signifikan sejak Hong Kong mulai mencatat penurunan populasi pada tahun 1961.

Sebelumnya, kota ini pernah mencatat penurunan populasi, yakni pada tahun 2003 lalu setelah menyebarnya epidemi SARS. Namun, itu pun hanya berada di rentang 0,2 persen, jauh lebih sedikit dari sekarang.

Menurut AFP, perkiraan populasi pertengahan tahun untuk 2021 menunjukkan bahwa populasi kota mencapai 7.394.700, turun 87.100 (1,2 persen) dari waktu yang sama tahun lalu. Angka akhir tahun pada tahun 2020 juga menunjukkan penurunan yang sama sebesar 1,2 persen.

Ini artinya tidak ada pengurangan dalam penurunan populasi selama beberapa bulan terakhir. Populasi Hong Kong adalah masyarakat yang menua, dengan 11.800 kematian lebih banyak daripada kelahiran pada tahun 2020.

Ada sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab menurunnya tingkat populasi di Hong Kong. Mengutip Bloomberg, seorang juru bicara pemerintah mengklarifikasi bahwa penurunan populasi tidak serta merta bisa dianggap sebagai akibat langsung dari adanya emigrasi. Namun, faktor-faktor lain, seperti pembatasan COVID-19 dan gangguan pada perjalanan internasional juga harus dipertimbangkan.

Hong Kong telah menyaksikan eksodus massal penduduknya dalam beberapa bulan terakhir setelah penerapan undang-undang keamanan nasional, yang diikuti dengan protes berbulan-bulan pada 2019 dan 2020. Tak sedikit dari warga Hong Kong yang memilih untuk mengambil tempat tinggal di Inggris. Ini terjadi setelah negara itu mengumumkan "jalan menuju kewarganegaraan" bagi siapa saja yang memiliki paspor luar negeri nasional Inggris, sebagaimana dilaporkan The Guardian.

Namun Tiongkok menentang keras kebijakan ini. Tiongkok mengatakan tidak akan mengakui paspor tersebut sebagai dokumen perjalanan yang sah. Tiongkok mengatakan jalan menuju kewarganegaraan adalah pelanggaran hukum internasional dan mengganggu urusan internalnya.