Menteri Urusan Antar Pemerintah Kanada Dominic LeBlanc menyatakan bahwa persyaratan vaksinasi COVID-19 bagi pegawai negeri federal akan diterapkan akhir tahun ini.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 14 Agustus 2021 - 10:50 WIB
WowKeren - Pemerintah Kanada akan segera mewajibkan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh pegawai negeri federal. Selain itu, Kanada juga akan memperluas persyaratan vaksinasi COVID-19 kepada para pelaku perjalanan yang menggunakan penerbangan komersial, kereta penumpang antar-provinsi, dan kapal pesiar.
Pada Jumat (13/8), Menteri Urusan Antar Pemerintah Kanada Dominic LeBlanc menyatakan bahwa persyaratan vaksinasi bagi pegawai negeri akan diterapkan akhir tahun ini. Ia berharap agar perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah federal dan pengusaha lain yang diatur secara federal mengikuti aturan tersebut.
"Kami berharap layanan publik federal mau mematuhi persyaratan wajib ini," tutur LeBlanc dalam konferensi pers. "Ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dan memungkinkan ekonomi tetap terbuka dengan aman."
Menurut LeBlanc, pemerintah federal adalah pemberi kerja terbesar di Kanada. Pemerintah pun bertugas untuk menjamin keselamatan karyawan mereka dan orang-orang yang mereka layani. Nantinya, langkah-langkah pengujian dan penyaringan akan diterapkan untuk mereka yang tak bisa menerima vaksinasi karena alasan medis.
Sementara itu, Menteri Transportasi Omar Alghabra mengatakan bahwa karyawan di sektor transportasi udara, kereta api, dan laut yang diatur federal juga akan diminta untuk divaksinasi. Bersamaan dengan pelaku perjalanan tertentu.
"Ini termasuk semua pelancong udara komersial, penumpang di kereta api antarprovinsi, dan penumpang di kapal laut besar dengan akomodasi semalam, seperti kapal pesiar," jelas Alghabra dalam kesempatan yang sama.
Adapun kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi COVID-19 ini dinilai bisa menjadi masalah mengganjal dalam pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan pada akhir September mendatang. Jajak pendapat yang dilakukan oleh EKOS Research pada Juli lalu menunjukkan sebagian besar pendukung Partai Liberal yang berkuasa turut mendukung kebijakan paspor vaksin, namun sepertiga pemilih Konservatif menentang penggunaannya.
Di sisi lain, sejumlah negara memang telah mewajibkan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan alias nakes. Beberapa negara juga menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat melakukan kegiatan tertentu. Di Indonesia misalnya, pengunjung mal di masa PPKM wajib sudah divaksinasi.
(wk/Bert)