Jepang dan Korsel tengah berselisih terkait dengan permasalahan di masa lampau yakni peperangan. Adapun masalah itu berawal dari Korsel yang menuntut kepada salah satu perusahaan Jepang.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 20 Agustus 2021 - 12:01 WIB
WowKeren - Pada Kamis (19/8), Jepang memperingatkan kepada masyarakat atas konsekuensi serius jika putusan pengadilan Korea Selatan (Korsel) untuk menyita aset Mitsubishi Heavy Industries sebagai kompensasi atas tenaga kerja era kolonial ditegakkan.
Sebelumnya, empat warga Korsel yang mengaku dipaksa kerja untuk Mitsubishi selama masa pemerintahan kolonial Jepang 1910-1945 mengajukan gugatan.
Adapun gugatan yang diajukan adalah untuk menyita sekitar 853 juta won (Rp10,4 miliar) terutang oleh Perusahaan Korsel kepada Jepang. Gugatan ini diketahui diajukan pada bulan Agustus 2021.
Sementara itu, Mahkamah Agung Korsel, pada tahun 2018, telah memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries untuk memberikan kompensasi kepada para korban. Akan tetapi perusahaan tersebut tidak mau memenuhinya.
Di tengah perseteruan diplomatik antara kedua negara tersebut, Jepang mengajukan argumen bahwa masalah tersebut akan diselesaikan berdasarkan perjanjian tahun 1965. Sebagai informasi, Seoul dan Jepang telah lama berselisih soal restitusi bagi warga Korsel yang bekerja di perusahaan tersebut selama masa penjajahan.
Hubungan diplomatik di antara keduanya mengalami pasang surut terendah dalam beberapa dekade. Sementara itu, Pengadilan Distrik Suwon, pada Rabu (18/8), menyetujui penyitaan, melarang perusahaan Korea membayar utang itu kepada Mitsubishi Heavy Industries, dan mengizinkan para korban untuk mengambilnya.
Hasil dari putusan tersebut, mendapat reaksi keras dari Jepang. Melalui Juru Bicara Pemerintah, Jepang meminta Seoul untuk bertindak menyelesaikan perselisihan tersebut.
"Jika dikuasai, itu akan mendorong hubungan Jepang-Korsel ke dalam situasi yang serius, itu harus dihindari," tutur Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato kepada wartawan. "Kami ingin mendesak Korsel lebih kuat lagi untuk menghadirkan solusi yang dapat diterima Jepang."
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Korsel, mengatakan telah melakukan diskusi dengan Jepang untuk mencari solusi yang bijak dan lebih bisa diterima. Dengan mempertimbangkan bagaimana nasib para korban dapat menggunakan hak hukum mereka, serta hubungan diplomatik.
Lebih lanjut, Juru Bicara Mitsubishi Heavy Industries, enggan berkomentar terkait isu tuntutan tersebut. Sedangkan pengacara para korban, mengatakan jika perusahaan Jepang itu menolak untuk melaksanakan perintah MA Korsel, maka mereka akan langsung mengumpulkan dana dari perusahaan Korea, LS Metron Ltd.
(wk/tiar)
