WowKeren - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB / UN) terus mengamati perkembangan situasi di Afghanistan setelah Taliban berhasil merebut kembali kekuasaan pada akhir pekan lalu. Sebab dikhawatirkan berkuasanya kembali Taliban membawa Afghanistan, yang dalam 20 tahun terakhir sudah merasakan "kebebasan", akan kembali lagi ke masa-masa brutal kepemimpinan kelompok milisi tersebut.

Salah satu yang dikhawatirkan apabila Taliban mengambil tindak represif kepada warga, sekaligus untuk membalas dendam menyusul tidak adanya dukungan yang diberikan kepada Taliban selama 2 dekade terakhir. Bahkan laporan rahasia Konsultan Ancaman PBB, yang ditulis oleh Pusat Analisis Global Norwegia, menyebut bahwa Taliban telah memulai misi "balas dendam rumah ke rumah".

Mengutip AFP, laporan itu menyebut Taliban mengincar rumah orang-orang yang pernah bekerja kepada Amerika Serikat maupun pasukan NATO. Mereka juga menyisir warga yang berusaha mengakses Bandara Kabul di Ibu Kota Afghanistan.

"Mereka menarget keluarga dari mereka yang tidak ingin menyerah," ujar Christian Nellemann selaku direktur eksekutif kantor konsultan tersebut, dikutip pada Jumat (20/8). "Dan akan menghukum keluarga mereka 'sesuai hukum syariah'."

"Kami menduga baik individu yang sebelumnya bekerja dengan pasukan NATO dan AS, atau aliansi mereka, atau bahkan keluarga mereka, akan disiksa dan dieksekusi," imbuh Nellemann. Dan situasi inilah yang tak pernah luput dari pengawasan PBB, termasuk Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Guterres bahkan mengaku siap bertemu langsung dengan Taliban terkait dengan polemik yang berlangsung di Afghanistan. "Selama jelas kepada siapa saya akan berbicara dan untuk tujuan apa," tegas Guterres, Kamis (19/8).

Guterres menyebut saat ini dunia masih memegang satu kunci utama untuk bisa berhubungan dengan Taliban, yakni soal keinginan sistem pemerintahan mereka diakui dunia. Guterres pun mengaku akan memanfaatkan hal itu untuk menekan Taliban agar membentuk pemerintahan yang inklusif bagi semua masyarakat Afghanistan, serta tentu saja menghormati hak seluruh pihak terutama wanita.

"Sangat penting untuk dipahami oleh komunitas internasional agar bersatu, semua anggota Dewan Keamanan harus bersatu, untuk menggunakan satu-satunya kunci yang tersisa," kata Guterres. "Yakni keinginan Taliban untuk diakui dunia."

Di sisi lain, Taliban telah menyiapkan sistem pemerintahan baru bertajuk Negara Emirat Islam Afghanistan. Namun sumber anonim yang familiar dengan Taliban menyatakan kepada Associated Press bahwa kemungkinan kelompok milisi itu tidak akan membuat pergerakan apapun sampai batas akhir penarikan militer AS pada 31 Agustus 2021 mendatang.