Dampak pandemi COVID-19 yang menyerang perekonomian negara di dunia membuat masing-masing pemerintah semakin bekerja keras untuk bisa menjaga kestabilan kegiatan ekonomi.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 23 Agustus 2021 - 13:15 WIB
WowKeren - Pandemi COVID-19 masih menjadi wabah global yang harus segera diakhiri oleh dunia. Masing-masing pemerintah di negara-negara dunia berjuang keras untuk bisa keluar dari pandemi, termasuk Thailand.
Kini, Pemerintah Thailand tengah dihadapkan dua pilihan sulit yakni antara menyelamatkan hidup rakyatnya atau melindungi mata pencaharian mereka. Seperti yang diketahui, Thailand sejak Maret lalu telah melakukan berbagai upaya untuk tetap bisa menggerakkan perekonomian di tengah pandemi.
Salah satu upaya pemerintah Thailand adalah memberikan beberapa paket stimulus ekonomi secara bertahap. Paket tersebut mencakup pemberian uang tunai kepada masyarakat yang dinilai paling parah terkena dampak pandemi seperti petani, kelompok rentan, dan pemegang kartu kesejahteraan.
Selain itu, pemerintah Thailand juga memberikan bantuan kepada masyarakat yakni promosi pariwisata dalam negeri, pengurangan pajak penghasilan pribadi, subsidi pekerjaan, program restrukturisasi utang, dan pinjaman lunak untuk usaha kecil. Sementara itu, anggaran dana yang diperoleh pemerintah untuk membantu masyarakat adalah berasal dari anggaran belanja fiskal pemerintah maupun pinjaman.
Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui dekrit pinjaman darurat senilai 1 triliun Baht (setara Rp431,6 triliun) pada April lalu. Sedangkan anggaran untuk memberikan paket tindakan ekonomi mencapai Rp1,9 triliun Baht (Rp820,1 triliun).
Kemudian, pada Mei 2021, pemerintah kembali menyetujui dekrit pinjaman darurat sebesar 500 miliar Baht (Rp215,8 triliun) untuk menangani pandemi COVID-19. Terbaru, pada pekan lalu, Bank of Thailand mendesak pemerintah untuk kembali meminjam sekitar 1 triliun Baht lagi, atau 7 persen dari PDB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang.
Akan tetapi, di lain sisi, keputusan tersebut bisa meningkatkan rasio utang publik Thailand menjadi 70 persen dari PDB di tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, pada 19 Agustus lalu, Menteri Keuangan Thailand, Arkhom Termpittayapaisith mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu lagi meminjam karena pinjaman terakhir itu sudah cukup.
Menanggapi pinjaman tersebut, Somchai Lertsutiwong selaku Kepala Eksekutif Advanced Info Service (AIS), mengatakan bahwa pemerintah harus bisa menggunakan pinjaman tersebut dengan bijak. "Ini membutuhkan rencana pengeluaran yang efisien," tuturnya.
Somchai menegaskan pemerintah harus bisa memikirkan nasib rakyat yang terkena dampak langsung pandemi berdasarkan data yang sesuai di lapangan. Salah satunya Usaha kecil dan menengah (UKM) yang juga paling parah terdampak pandemi.
(wk/tiar)
