Sudah berbulan-bulan kudeta yang dilakukan junta militer Myanmar belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Hal ini membuat sejumlah negara geram, termasuk Inggris.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 03 September 2021 - 18:38 WIB
WowKeren - Kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar sejak awal Februari lalu, hingga saat ini belum juga berakhir. Justru junta militer semakin bertindak di luar batas kepada para pendemo.
Seperti yang diketahui, sejak kudeta yang dilakukan junta militer, masyarakat Myanmar banyak yang turun ke jalan untuk melaksanakan aksi protes. Akan tetapi, hal ini seakan tak digubris oleh junta militer dan justru menghabisi mereka. Sejak kudeta berlangsung, telah banyak korban berjatuhan.
Kini, Inggris mengumumkan sanksi baru yang ditujukan kepada Myanmar. Inggris menyatakan bahwa pihaknya menargetkan kepada rekan bisnis utama pemerintah militer untuk menyediakan senjata dan dukungan keuangan menyusul kudeta awal tahun ini.
Kementerian luar negeri Inggris menyatakan bahwa pihaknya akan memberlakukan pembekauan aset pada konglomerat Htoo Group of Companies dan pendirinya Tay Za. Selain itu juga menyatakan bahwa taipan tersebut terlibat dalam kesepakatan senjata atas nama militer.
Selain itu, Kemenlu Inggris juga menyatakan bahwa Htoo menyumbangkan dana untuk operasi pembersihan Rohingya di tahun 2017. Sebelumnya, Inggris telah memberikan sanksi kepada individu dan entitas Myanmar saat pertama kali menyerukan kudeta.
"Junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan brutalnya terhadap rakyat Myanmar," tutur Menlu Inggris, Dominic Raab dalam pernyataan. "Bersama dengan mitra kami, Inggris akan terus membatasi akses junta ke keuangan dan pasokan senjata yang digunakan untuk membunuh orang tak berdosa, termasuk anak-anak dan menargetkan mereka yang mendukung tindakan junta."
Sanksi yang diberikan berupa membekukan seluruh aset Inggris terhadap Htoo Group dan Tay Za, serta melarang taipan memasuki Myanmar. Tay Za sendiri dihubungkan dengan militer melalui hubungannya yang luas dengan rezim junta sebelumnya hingga saat ini.
Inggris lantas menduga Tay Za memberikan dukungan terhadap junta militer atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius yakni berperan dalam membantu militer untuk mendapatkan senjata. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kemanusiaan.
Adapun sejumlah sanksi yang telah diberikan Inggris kepada Myanmar Gems Enterprise, Myanmar Economic Corporation, dan konglomerat terkait militer lainnya yang disebut sebagai Myanmar Economic Holdings Ltd.
(wk/tiar)