Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato secara virtual di Sidang ke-76 Majelis Umum PBB pada Rabu (22/9) sore waktu New York AS, atau Kamis (23/9) pagi waktu Indonesia.
- Elvariza Opita
- Rabu, 22 September 2021 - 11:55 WIB
WowKeren - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB / UN) telah resmi memulai Sidang ke-76 Majelis Umum yang diikuti oleh 195 negara. Salah satunya adalah Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo juga berkesempatan menyampaikan pidato seperti beberapa petinggi negara lain.
Dan disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jokowi akan menyampaikan pidatonya pada Kamis (23/9) pagi waktu Indonesia. Namun karena masih pandemi COVID-19, Jokowi akan menyampaikan pidato tersebut secra virtual.
"Presiden RI akan menyampaikan pidato di Sidang ke-76 Majelis Umum PBB besok, Rabu 22 September sore waktu New York, atau Kamis pagi waktu Jakarta, secara virtual," tutur Retno dalam keterangannya, Rabu (22/9) pagi. "Dan saya yang akan menghantarkan pidato Presiden."
Dalam keterangan tersebut, Retno menerangkan bahwa dirinya sedang berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri High Level Week Sidang ke-76 Majelis Umum PBB. Agenda ini diselenggarakan hybrid, alias gabungan antara virtual dan tatap muka, karena masih di tengah pandemi COVID-19.
Metode penyelenggaraan sidang ini berbeda dengan tahun lalu yang sepenuhnya virtual. Adapun tema yang diangkat di Sidang ke-76 Majelis Umum PBB adalah "Building resilience through hope - to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations".
"Tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini," ujar Retno. "Dari COVID-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia."
Sementara Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyampaikan tema spesifik yang akan diangkat Jokowi dalam pernyataannya, yakni soal ketimpangan vaksinasi COVID-19 secara global. Indonesia disebutkan akan mendorong upaya global untuk memastikan ketimpangan vaksin tak lagi ditemui pada waktu mendatang.
"Dengan adanya fakta ketimpangan vaksinasi di berbagai negara, saya rasa ini menjadi isu yang perlu diangkat di sidang majelis umum," jelas Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu, Febrian A. Ruddyard, dikutip dari Antara, Rabu (15/9). "Intinya tidak ada negara yang bisa jadi pemenang sendirian, (pandemi harus diselesaikan) bersama-sama."
Presiden Sidang ke-76 Majelis Umum PBB adalah Abdulla Shahid yang merupakan Menteri Luar Negeri Maladewa. Sementara negara yang berpartisipasi dalam High Level Week Sidang ke-76 Majelis Umum PBB adalah 195 negara.
Sebanyak 107 di antaranya berpartisipasi pada tingkat kepala negara, baik yang hadir secara langsung maupun menyampaikan pernyataan secara virtual. "Dari ASEAN hampir semua pemimpin menyampaikan statement secara virtual, kecuali Presiden Vietnam," tutup Retno.
(wk/elva)
