Sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP), Fumio Kishida dipastikan akan terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang di parlemen pada Senin (4/10) pekan depan.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 29 September 2021 - 14:31 WIB
WowKeren - Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, memenangkan pemilihan Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pada Rabu (29/9). Dengan demikian, Kishida akan menjadi Perdana Menteri Jepang selanjutnya, menggantikan Yoshihide Suga.
Dua kandidat wanita, Sanae Takaichi dan Seiko Noda, terpaksa keluar setelah putaran pertama pemilihan, menyisakan Kisihida dan Taro Kono di putaran kedua. Dalam putaran pertama, Kishida sendiri hanya unggul satu suara terhadap Taro Kono.
Meski demikian, Kishida mengalahkan Taro Kono di putaran kedua dan berhasil keluar sebagai pemenang. Sebagai pemimpin baru LDP, Kishida dipastikan akan terpilih sebagai Perdana Menteri di parlemen pada Senin (4/10) pekan depan.
Hasil pemilihan ini menunjukkan bahwa Kishida mendapat lebih banyak dukungan dari partainya. LDP sendiri tampaknya lebih memilih stabilitas daripada perubahan yang disuarakan oleh Taro Kono.
Kini, Kishida berada di bawah tekanan untuk mengubah reputasi LDP yang akuh. Apalagi setelah PM Yoshihide Suga memperparah reputasi tersebut dengan membuat marah publik atas penanganannya terhadap pandemi COVID-19 dan desakan untuk mengadakan Olimpiade Musim Panas di Tokyo.
Pemilihan pada hari ini dinilai merupakan ujian untuk melihat apakah partai tersebut bisa keluar dari bayang-bayang Shinzo Abe. Pengaruhnya dalam urusan pemerintahan dan partai sebagian besar telah membungkam pandangan yang beragam dan menggeser partai ke kanan.
Kishida yang bertutur lembut juga dipandang sebagai pilihan yang dapat memperpanjang era stabilitas politik yang tidak biasa di tengah kekhawatiran bahwa Jepang dapat kembali ke kepemimpinan "pintu putar". Istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada pergantian dan pengusiran pemimpin politik secara terus menerus.
"Kekhawatiran bukan tentang individu tetapi stabilitas politik Jepang," tutur wakil presiden senior untuk Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Michael Green, dilansir AP News. "Ini tentang apakah kita memasuki periode ketidakstabilan politik Jepang dan jabatan Perdana Menteri jangka pendek."
(wk/Bert)
