Pemerintah hingga kini terus berupaya untuk bisa memaksimalkan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dalam melawan pandemi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah vaksin yang telah tiba di RI.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 18 Oktober 2021 - 11:39 WIB
WowKeren - Vaksinasi COVID-19 hingga kini masih menjadi strategi yang dinilai efektif dalam melawan pandemi. Pemerintah pun terus berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19 penduduk Indonesia.
Pada Minggu (17/10) kemarin, Indonesia kembali kedatangan vaksin tahap ke-91 berupa Pfizer dalam bentuk jadi sebanyak 2,5 juta dosis. Vaksin ini pun langsung didistribusikan ke 3 provinsi di Indonesia yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kedatangan vaksin COVID-19 merek Pfizer itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam siaran pers Kominfo, Minggu (17/10). "Sebanyak 2.585.700 dosis vaksin jadi tiba di tanah air. Sehingga total kedatangan vaksin baik dalam bentuk baku dan jadi dari berbagai merek adalah 285.076.400," terang Johnny.
Johnny mengungkapkan pembelian vaksin Pfizer itu merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah dalam mengamankan ketersediaan dan juga pemerataan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain melalui pembelian secara mandiri, Indonesia juga mendapatkan vaksin melalui bantuan atau hibah secara bilateral maupun multilateral.
Dengan kedatangan vaksin COVID-19, kata Johnny, bisa membuat upaya pemerintah dalam melaksanakan percepatan dan perluasan program vaksinasi menjadi lebih optimal. Sementara itu, hingga saat ini, jumlah masyarakat yang telah divaksinasi COVID-19 dosis pertama, mencapai 51,3 persen atau 107 juta orang. Sedangkan yang telah menerima dosis kedua mencapai 30 persen atau 62 juta orang.
Lebih lanjut, Johnny berharap agar vaksinasi COVID-19 terhadap penduduk Indonesia bisa terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya. Maka dari itu, setiap ada vaksin yang baru tiba di Indonesia, pemerintah berupaya untuk langsung mendistribusikannya ke setiap provinsi.
Johnny menambahkan, selain jaminan ketersediaan stok vaksin COVID-19, pemerintah juga berupaya agar percepatan bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mengenai berita-berita hoaks soal efek vaksinasi. Ia menyebut bahwa di beberapa daerah, hoaks memiliki peran dalam memperlambat vaksinasi.
"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin COVID-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)," tandas Johnny.
(wk/tiar)
