Presiden Joko Widodo menilai alur birokrasi di Tanah Air bisa dipercepat bila ada beberapa jabatan yang dipangkas dan didigitalisasi dengan kecerdasan buatan.
- Elvariza Opita
- Selasa, 30 November 2021 - 16:55 WIB
WowKeren - Rencana digitalisasi demi mempercepat alur birokrasi sudah berkali-kali disampaikan Presiden Joko Widodo. Salah satu langkahnya adalah dengan mengganti para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jabatan tertentu dengan kecerdasan buatan atau program komputer.
Tak disangka, "diam-diam" misi tersebut sudah dieksekusi oleh pemerintah. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama, yang menyebut bahwa digitalisasi mulai dilakukan di sektor layanan publik maupun manajemen PNS.
"Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi COVID-19, maka transformasi tersebut dipercepat," jelas Satya kepada Republika, Senin (29/11).
Sebagai bukti, menurut Satya, saat ini jumlah PNS yang bekerja semakin menurun. Menurut buku statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) per Juni 2021, jumlah PNS aktif tahun ini adalah sebanyak 4.081.824 orang. Angka ini jelas turun drastis dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2015 silam yang mencapai 4.593.604 orang.
Penurunan jumlah abdi negara ini bisa berkurang karena rekrutmennya yang lebih kecil daripada yang pensiun atau purnatugas setiap tahunnya. Kemudian beberapa jabatan atau posisi yang kosong itu tidak semua masuk formasi rekrutmen berikutnya sebab mempertimbangkan apakah bisa diganti dengan penggunaan teknologi informasi (IT) atau didigitalisasi.
Termasuk di antaranya formasi yang bersifat administratif. "Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," beber Satya, dikutip pada Selasa (30/11).
Transformasi digital pun akan terus dilakukan untuk beberapa waktu ke depan. Namun demikian, Satya memastikan tidak semua PNS akan digantikan dengan robot atau kecerdasan buatan semacam ini.
"Jadi ke depannya, formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik ini," pungkasnya. Meski demikian, Satya tidak bisa menyebutkan angka pasti berapa jumlah PNS yang tersisa bila transformasi digital selesai dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.
(wk/elva)
