Presiden Joko Widodo menyebut banyak masyarakat yang heran mengapa strategi pengendalian wabah COVID-19 di Indonesia selalu berubah, seperti dari PSBB ke PPKM.
- Elvariza Opita
- Selasa, 07 Desember 2021 - 14:25 WIB
WowKeren - Sejak kasus perdana COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, berbagai kebijakan telah diterapkan. Namun berbagai perubahan kebijakan juga tidak bisa dihindari, seperti pembatasan kegiatan masyarakat yang memiliki beragam nama.
Perubahan strategi penanganan COVID-19 ini, menurut Presiden Joko Widodo, menimbulkan tanya di benak masyarakat. Jokowi pun menegaskan perubahan yang terjadi bukan karena pemerintah bingung, melainkan lantaran virus Corona yang juga sifatnya terus bermutasi.
"Banyak yang bertanya, ini kok pemerintah ini kayak bingung, berubah-ubah. Lha wong penyakitnya, virusnya juga berubah-ubah kok. Bermutasi, berubah-ubah," tutur Jokowi kepada para peserta apel Kasatwil, Jumat (3/12). "Kalau strategi tetap ya ditinggal sama virusnya kita."
Jokowi lantas mencontohkan strategi pengendalian COVID-19 di Indonesia diawali dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Lalu pemerintah sempat menerapkan PPKM Darurat saat COVID-19 Delta menimbulkan gelombang kedua, hingga yang terakhir PPKM Level 1-4 sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
"Kenapa kita berubah strategi lapangan? Karena virusnya ini bermutasi, berubah-ubah," jelas Jokowi melanjutkan. "Pakai cara ini tidak bisa, pakai cara ini tidak bisa. Selalu berubah."
Meski strateginya terus berubah, antisipasi terhadap penyebaran virus tidak boleh sampai kendur. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan menggenjot vaksinasi COVID-19 yang, menurut Jokowi, bisa diwujudkan dengan bantuan kerja keras semua pihak.
"Sampai hari ini (yang) sudah divaksin sudah 240 juta dosis. Dosis pertama 67,8 persen, dosis kedua 46,9 persen," kata Jokowi. "Masih jauh dari keinginan kita untuk masuk ke dosis 1, 2 itu sudah ke 70 persen. Ini masih butuh kerja keras."
Setidaknya masih ada 15 persen provinsi yang tingkat vaksinasinya harus terus digenjot karena masih di bawah 60 persen. "Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Sulteng, Papua Barat, Maluku. Sultra, Aceh, Papua. Utamanya lansia," tegas Jokowi.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mendorong penguatan testing dan tracing sehingga warga terpapar COVID-19 bisa segera diisolasi. "Hati-hati, 17 kabupaten/kota di 8 provinsi yang mengalami tren naik selama 2-3 minggu terakhir ini," ungkap Jokowi.
"Naik sedikit saja, segera antisipasi. Walaupun masih dalam hitungan puluhan per minggu, tapi tetap harus segera diantisipasi. Karena larinya ini nanti bisa tadi, ke keamanan, bisa ke politik, bisa ke ketertiban masyarakat semuanya," pungkasnya.
(wk/elva)
