Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa larangan cuti ASN/PNS di periode Nataru masih tetap berlaku.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 08 Desember 2021 - 14:13 WIB
WowKeren - Rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di periode Natal dan Tahun Baru batal diterapkan. Meski demikian, larangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di periode Nataru masih tetap berlaku.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. "Prinsipnya ASN/PNS tetap dilarang (cuti) walaupun pandemi COVID-19 berada di Level 1," ujar Tjahjo kepada CNN Indonesia, Rabu (8/12).
Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan bahwa pembatalan penerapan PPKM Level 3 di akhir tahun tidak membatalkan larangan cuti abdi negara. Pasalnya, larangan cuti tersebut diterapkan demi mengurangi mobilisasi masyarakat yang dapat berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 Tanah Air. Tjahjo juga menjelaskan bahwa langkah pengetatan tetap diberlakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 meski PPKM Level 3 dibatalkan.
"Tetap ada pengetatan-pengetatan yang nanti diatur lebih rinci dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)," tuturnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rencana penerapan PPKM Level 3 secara serentak saat Nataru diganti dengan PPKM di Masa Nataru. Kebijakan tersebut diganti agar pembatasan yang diterapkan tergantung dengan situasi masing-masing daerah.
"Penerapan Level 3 tidak dilakukan di semua wilayah karena kalau menggunakan istilah Level 3 nanti (berlaku) di semua wilayah," jelas Tito pada Selasa (7/12). "Sehingga judulnya diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru, 24 Desember sampai dengan 2 Januari, nah itu spesifik."
Tito lantas menjelaskan sejumlah faktor yang membuat pemerintah membatalkan rencana PPKM Level 3 serentak di masa Nataru. Yang pertama adalah situasi pandemi COVID-19 di Indonesia relatif landai dengan angka penularan yang terbilang rendah dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa antibodi masyarakat sudah terbilang tinggi. Bahkan, tutur Tito, ada kemungkinan masyarakat di sembilan daerah aglomerasi telah mengalami kekebalan berkelompok alias herd immunity.
"Ini kan semua dinamis, dinamis, kita melihat angka-angka indikator. Kemudian tingkat vaksinasi yang meningkat, yang baik, meskipun perintah presiden untuk digenjot terus sampai 70 persen target akhir Desember," pungkasnya.
(wk/Bert)
