PM Taliban Serukan Negara-Negara Muslim Untuk Akui Pemerintahan Afghanistan
Dunia

Hingga saat ini, hampir seluruh negara belum ada yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Maka dari itu, Taliban terus berupaya 'mendapat hati' negara-negara di dunia, khususnya Muslim.

WowKeren - Pemerintahan Afghanistan saat ini telah diduduki oleh Taliban. Adapun hal ini terjadi beberapa waktu lalu, ketika Taliban berhasil mengusir merebut kembali Afghanistan dari Amerika Serikat.

Kini, Perdana Menteri (PM) Taliban, menyerukan negara-negara Muslim untuk menjadi yang pertama secara resmi mengakui pemerintahan mereka di Afghanistan. Pasalnya, Afghanistan bergantung pada bantuan negara-negara lain dalam menghadapi kebutuhan ekonomi.

Melansir malay mail, hingga saat ini diketahui belum ada negara yang mengakui kepemimpinan Taliban. Sebagian besar melihat bagaimana Islam garis keras yang terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa kekuasaan pertama mereka dengan membatasi kebebasan.

Meski kelompok tersebut telah menjanjikan aturan yang lebih lunak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Syariah Islam, namun sebagian besar perempuan justru dikeluarkan dari pekerjaan pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga menutup sebagian besar sekolah menengah bagi anak perempuan.

"Saya menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk memimpin dan mengakui kami secara resmi," tutur Mohammad Hassan Akhund dalam sebuah konferensi di Kabul yang diadakan untuk mengatasi kesengsaraan ekonomi besar-besaran di negara tersebut, dikutip pada Kamis (20/1). "Kami tidak menginginkannya untuk pejabat. Kami menginginkannya untuk publik kami."


Masih melansir malay mail, dalam konferensi pers tersebut, pemimpin Taliban itu juga menambahkan bahwa pihaknya telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dengan memulihkan perdamaian dan keamanan. Sebelum diambilalih oleh Taliban, Afghanistan sendiri telah menghadapi bencana kemanusiaan. Keadaan ini lantas diperparah dengan kemunculan Taliban.

Pada Agustus 2021 lalu, Taliban mendorong negara-negara Barat untuk membekukan bantuan internasional dan akses ke aset bernilai miliaran dolar yang disimpan di luar negeri. Sebelumnya, Afghanistan hampir seluruhnya bergantung pada bantuan asing di bawah pemerintah yang didukung AS. Namun pekerjaan telah mengering dan sebagian besar pegawai negeri belum dibayar selama berbulan-bulan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Taliban Abdul Salam Hanafi mengatakan bahwa pemerintah "tidak akan mengorbankan kemandirian ekonomi negara dengan tunduk pada persyaratan para donor".

Pada bulan lalu, dalam pertemuan 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak secara resmi mengakui pemerintah, dan menteri luar negeri rezim baru Afghanistan. Namun OKI juga berjanji kepada PBB untuk membuka ratusan juta dolar aset Afghanistan yang dibekukan, tetapi dengan syarat penguasa Taliban mematuhi kewajiban internasional soal hak-hak perempuan.

Sejauh ini, negara Muslim yang telah mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan adalah Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Pertama kalinya, Taliban berkuasa pada 1996 setelah perang saudara.

(wk/tiar)


You can share this post!


Related Posts