Warga Kalimantan yang tersinggung dengan pernyataan Edy Mulyadi kini menuntut pemberian sanksi berupa hukum adat. Edy Mulyadi pun mengaku siap menerima hukum adat.
- Amelia Nur Fatimah
- Jumat, 28 Januari 2022 - 20:37 WIB
WowKeren - Pernyataan Edy Mulyadi soal Kalimantan sebagai tempat jin buang anak berbuntut panjang. Meski sudah menyampaikan permintaan maaf, Edy Mulyadi tetap diminta untuk menjalani hukum adat dari Kalimantan. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan dari warga Kalimantan saat mendatangi Gedung DPR RI.
Aliansi Borneo Bersatu tetap meminta Edy Mulyadi diproses secara hukum adat meski penyidikan di kepolisian masih berjalan. Edy menghadapi sejumlah laporan karena pernyataannya mengkritik rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
"Hukum adat itu merupakan suatu keharusan. Hukum positif silakan berjalan," kata Jubir Aliansi Borneo Bersatu, Rahmad Nasution Hamka, di gedung DPR, Jakarta pada Kamis (27/1).
Hukum adat harus tetap dijalankan Edy Mulyadi sebagai bentuk penebusan kesalahan secara moral kepada warga Dayak dan leluhur mereka. Rhaman menyebut hukum adat menjadi salah satu bentuk pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.
Adapun hukuman adat nantinya bakal diputuskan oleh mantir, demang, temanggung suku-suku Dayak. Hukuman adat yang dimaksud nantinya bisa berupa membayar denda maupun memotong kerbau.
Menanggapi tuntutan tersebut, ketua Tim Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir memastikan bahwa kliennya siap menjalani hukum adat terkait ucapannya soal jin buang anak. Namun, dia menekankan, hukum adat itu harus jelas dulu bentuknya.
"Apa bentuk hukum adatnya, kayak apa, itu yang kami pertanyakan, kalau hukum adatnya mengada ada ya enggak mungkin," ujar Herman di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (28/1).
Herman mengakui, ada sejumlah permintaan kepada kliennya untuk menjalani hukum adat. Namun, Herman mengatakan harus ada yang bisa menjamin keamanan Edy ketika datang ke Kalimantan. Jika jaminan itu jelas, dia memastikan kliennya siap datang ke Kalimantan untuk minta maaf.
"Bukan enggak mau, berani berani saja. Tapi siapa yang berani jamin keamanannya ke Kalimantan itu. Katanya hukum adatnya harus ke Kalimantan minta maafnya, silahkan saja tapi siapa yang jamin," pungkas Herman.
(wk/amel)
