Pemerintah Israel selama pandemi berlangsung, mewajibkan masyarakat untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 saat mengakses fasilitas umum. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Jumat, 18 Februari 2022 - 14:05 WIB
WowKeren - Selama pandemi COVID-19 berlangsung, vaksinasi menjadi hal wajib untuk dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran virus. Di Israel bahkan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 setiap hendak memasuki fasilitas.
Namun kini, Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett mengumumkan persyaratan untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 setiap memasuki berbagai situs akan segera berakhir ketika gelombang infeksi berkurang.
Israel sendiri diketahui telah menjadi pelopor awal peluncuran vaksin nasional dan di antara negara-negara pertama yang menuntut sertifikat vaksinasi, yang disebutnya dengan izin hijau, untuk memasuki berbagai fasilitas.
Pada Kamis (17/2), Bennett mengatakan dengan adanya penurunan kasus yang jelas, dalam hal ini jumlah kasus COVID-19 yang serius dan infeksi yang dikonfirmasi, menurutnya itu adalah "saat yang tepat" untuk mencabut persyaratan menunjukkan bukti vaksin. "Kami akan berhenti menggunakan izin hijau," tutur Bennett dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (18/2).
Bennett menerangkan bahwa pass hijau belakangan ini telah menjadi perlengkapan dalam kehidupan Israel selama beberapa tahun terakhir. Adapun hal ini digunakan sebagai syarat untuk memasuki bar, restoran, hotel, pusat kebugaran, dan rumah ibadah, di antara situs lainnya.
Di sisi lain, di Israel sejauh ini disebut tidak pernah terjadi demo atau protes anti vaksinasi skala besar yang mempengaruhi banyak negara lain. Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa tak jarang ada demonstrasi dan tanda-tanda frustasi yang meluas.
Adapun aksi protes yang terpengaruh oleh negara lain adalah "Konvoi Kebebasan" yang terjadi pada Senin (14/2) lalu, ribuan orang Israel tampak mengalir ke Yerusalem dari seluruh negeri melawan pembatasan COVID-19 yang mencerminkan protes pemblokiran lalu lintas serupa di Kanada dan di seluruh dunia.
Sementara itu, sejak menjabat sebagai PM Israel sejak Juni tahun lalu, Bennett telah berjanji untuk menempatkan kesehatan ekonomi di garis depan tanggapan pandemi, bersikeras tidak akan melumpuhkan bisnis dengan pembatasan kejam.
Hal itu dapat dilihat dari keputusannya pada awal bulan Februari yang mulai mencabut persyaratan izin hijau dengan membatasi situs-situs yang wajib.
"Kami adalah yang pertama bertindak dan menutup langit dengan timbulnya gelombang. Sekarang kami secara bertahap melepaskan batasannya," ujar Bennett dalam pernyataan.
(wk/tiar)
