Nantinya, para aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di instansi pusat juga akan 'diboyong' ke IKN Nusantara. Namun rupanya, ada banyak PNS yang enggan pindah ke IKN anyar.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 25 Februari 2022 - 17:25 WIB
WowKeren - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur terus dimatangkan. Rencananya, pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024 mendatang.
Nantinya, para aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di instansi pusat juga akan "diboyong" ke IKN Nusantara. Namun rupanya, ada banyak PNS yang enggan pindah ke IKN anyar.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Menurut Usman, banyak PNS yang berkelakar ingin pindah instansi ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak harus pindah ke IKN Nusantara.
"Saya dengar ada yang sudah sampaikan malah, 'Bisa enggak sih saya pindah jadi ASN di Pemprov DKI aja?'" ungkap Usman dalam webinar pada Jumat (25/2).
Menurut Usman, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Pasalnya, masalah pemindahan IKN juga datang dari internal pemerintah sendiri.
"Ini jadi tantangan sendiri di saat masalah yang kita hadapi adalah dari dalam pemerintah sendiri, yaitu ASN," katanya.
Usman menilai masalah tersebut tak dapat dianggap enteng. Mengingat rasa enggan PNS untuk pindah ke IKN Nusantara dapat berujung pada hilangnya aset sumber daya manusia (SDM) di instansi pemerintahan.
"Memang ASN ini sudah tanda tangan perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja," jelasnya. "Namun keengganan ini tidak bisa dianggap enteng. Kita jadi menghadapi risiko kehilangan aset SDM pada instansi kita."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meyakini bahwa IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan konsep smart city dan kota modern berkelanjutan. IKN Nusantara juga disebut akan memiliki standar internasional sehingga bisa menjadi contoh pembangunan kota-kota lain di Tanah Air.
"Pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju," kata Jokowi pada Rabu (23/2).
Pada tahap awal tahun 2022-2024, pembangunan IKN Nusantara akan dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). KIPP sendiri terbagi dalam tiga klaster, yakni pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan.
Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal. Ada juga infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.
(wk/Bert)
