Adapun teguran itu disampaikan Jokowi dalam Rapim bersama TNI-Polri. Jokowi lantas mengingatkan aparat keamanan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih melalui WAG.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 02 Maret 2022 - 14:28 WIB
WowKeren - Pada Selasa (1/3) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta agar percakapan di WhatsApp grup TNI-Polri yang tidak disiplin jangan dibiarkan secara terus menerus. Dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap itu, Jokowi lantas memberi contoh salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kemudian, Jokowi juga menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri yang tidak bisa diperdebatkan. "Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati," tutur Jokowi.
"Misalnya berbicara mengenai IKN. 'enggak setuju, IKN apa'. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," lanjut Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Polri pun menerapkan pengawasan secara berkala kepada seluruh anggota Korps Bhayangkara terkait perbincangan di WhatsApp Group (WAG). Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam merespons arahan Jokowi untuk bersikap berhati-hati dalam menyampaikan pernuataan, khususnya melalui WAG.
"Ya pengawasan secara berkala dan tentunya insidentil apabila mendapat informasi dari masyarakat," tutur Dedi kepada wartawan, Rabu (2/3).
Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa nantinya pihak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang akan melakukan pengawasan di lapangan. Sehingga apabila nantinya ditemukan pelanggaran, maka akan langsung dilakukan penindakan.
Meski demikian, Dedi menerangkan bahwa ia belum merincikan lebih lanjut metode pengawasan terkait kedisiplinan penggunaan WAG tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh arahan yang disampaikan oleh Presiden.
Sementara itu, dalam merespons teguran Jokowi soal percakapan di WAG terkait penolakan IKN, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program pemerintah untuk pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan, dan ini sudah final," ujar Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (2/3). "Sehingga apapun nanti yang akan terjadi proses pemindahan, TNI AD mengikuti dan kita juga akan siapkan untuk pindah ke Kalimantan."
(wk/tiar)
