Bencana nuklir Fukushima tahun 2011 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Jepang. Termasuk soal penanganan tanah yang terkontaminasi radiasi nuklir.
- Amelia Nur Fatimah
- Jumat, 04 Maret 2022 - 16:51 WIB
WowKeren - Masih ingat dengan bencana nuklir Fukushima yang terhadi tahun 2011 silam? Kini pemerintah Jepang masih harus melakukan berbagai usaha untuk mengatasi radiasi nuklir di wilayah tersebut akibat insiden itu. Termasuk tanah lapisan atas yang ikut terkontaminasi radiasi nuklir.
Sejumlah besar tanah lapisan atas yang dikumpulkan selama pekerjaan dekontaminasi setelah bencana nuklir Fukushima 2011 terjebak dalam situasi limbo di ratusan lokasi tanpa prospek awal untuk dikirim ke fasilitas penyimpanan sementara sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Tanah tersebut ini "terjebak" di 830 lokasi di enam kotamadya di Prefektur Fukushima.
Kota Koriyama memiliki 582 situs yang berisi sekitar 6.000 meter kubik sampah. Kemudian diikuti oleh Fukushima dengan sekitar 2.000 meter kubik di 200 lokasi. Volume tanah yang terkontaminasi dan bahan radioaktif lainnya yang menunggu pengiriman berjumlah 8.460 meter kubik, yang setara dengan 130 truk dengan berat masing-masing 10 ton.
Penundaan signifikan dalam pengiriman tanah itu memang telah diperkirakan meski pemerintah telah merencanakan untuk menyelesaikan operasi pada akhir bulan Maret seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Alasan utama penundaan ini adalah bahwa rumah-rumah baru dibangun di atas tanah yang terkontaminasi. Di mana tanah yang terkontaminasi terkubur karena negosiasi mengenai tempat penyimpanan di banyak komunitas berlarut-larut.
Hal ini menyumbang sekitar 50 persen dari kasus yang dikutip oleh kota dalam survei oleh pemerintah prefektur September lalu. Sementara sekitar 30 persen kasus disebabkan oleh penolakan pemilik tanah untuk menanggung biaya transportasi, sementara sekitar 10 persen disebabkan oleh ketidakmampuan pihak berwenang untuk menghubungi pemilik tanah.
Seiring berjalannya waktu, kepemilikan sebidang tanah berubah karena transaksi penjualan dan masalah warisan. Beberapa pemilik tanah tidak tahu bahwa plot mereka mengandung bahan radioaktif.
Pejabat di enam pemerintah daerah mengatakan bahwa tingkat radiasi di 830 lokasi tidak menimbulkan bahaya kesehatan karena pembacaan di bawah 0,23 microsieverts per jam, ambang batas kebutuhan untuk dekontaminasi.
Pekerjaan dekontaminasi di komunitas yang terkena dampak di prefektur berakhir pada Maret 2018. Limbah dari operasi tersebut diwajibkan oleh hukum untuk dikirim ke luar prefektur untuk pembuangan akhir pada tahun 2045. Sampai saat itu, hanya fasilitas penyimpanan sementara yang tersedia.
Pejabat dengan pemerintah kota Fukushima dan Sukagawa sempat mengadakan pembicaraan informal dengan kementerian Oktober. Mereka meminta pemerintah pusat mengumpulkan, mengelola dan mengangkut tanah yang terkontaminasi.
"Kami tidak dapat mengelola situs-situs ini selamanya karena jumlah karyawan kami berkurang," pungkas seorang pejabat saat itu.
(wk/amel)
